Studi Banding Anggota DPR RI ke Luar Negeri Sangat Mengada- Ada
19 - Sep - 2010 | 04:53 | kategori:Politik
Jakarta. Seputar Nusantara. Dalam proses menyelesaikan sejumlah RUU, anggota DPR melakukan studi banding ke luar negeri. Kegiatan ini mendapat sorotan dari masyarakat. Program semacam itu pun dinilai terlalu mengada-ada. “Ilmu dan pengetahuan ada di sekitar kita. Studi banding tidak perlu. Kalau membandingkan itu tidak membandingkan satu negara dengan yang lain, tapi dengan banyak negara. Hal itu bisa dilakukan dengan buku, jurnal, media, internet,” ujar pengamat politik Andrinof Chaniago, Minggu (19/9/2010). Menurut dia, ketika hendak melakukan komparasi UU, yang perlu dilihat adalah produk UU-nya. Untuk mendapatkan dokumen tersebut, maka bisa meminta bantuan kedutaan besar negara tersebut yang ada di Indonesia, atau sebaliknya mengerahkan kedutaan besar RI yang ada di negara tersebut.
“Bukan metode yang benar, kalau apa-apa studi banding. Studi itu bisa dengan research data literatur dulu. Baru kelihatan urgensinya apa perlu sampai ke luar negeri,” sambung Andrinof.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Priyo Budi Santoso yang menyatakan kritik kepada DPR dinilai tidak adil karena pemerintah, yang lebih banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, tidak mendapat kritik sebanding. Terkait hal ini, Andrinof menilai pemerintah dalam hal ini eksekutif memang memiliki program kunjungan ke luar negeri.
“Pemerintah itu eksekutif yang memang punya program untuk menjalin hubungan dan lainnya,” ucapnya. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- KPK vs Tersangka Kasus Korupsi e-KTP Tannos Saling Serang di Pengadilan
- MKD Sidangkan 5 Anggota DPR RI
- Menteri UMKM Keluhkan Oknum Bea Cukai
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Pidatonya di Sidang Umum PBB Diterima Positif
- BEM SI dan Cipayung Plus Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Dugaan Makar
- Megawati Lantik Hasto Jadi Sekjen PDI P
- Miliaran Ponsel Dapat Peringatan Gempa
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Temui Presiden RI ke- 7 Jokowi
- KPK Tangkap Kontraktor di Sumatera Utara
- Madinah Kota Kedua Yang Dianggap Suci
- 121 Guru Besar FK UI Sampaikan Keprihatinan Sistem Pendidikan Kedokteran & Kesehatan
- Pegawai BIN (Badan Intelijen Negara) Secara Bertahap Pindah ke Ibu Kota Nusantara
- Presiden Prabowo Apresiasi TNI- Polri
- Kapolri Tinjau Pos Terpadu Mudik 2025
- Retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jakarta
- Budiman Ingin Megawati & Prabowo Bertemu
- Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid : Jika Pelaksanaan Ibadah Haji Cuma 30 Hari, Maka Bisa Memangkas Biaya/ Hemat Rp 30 Juta
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis