Hj. Sadarestuwati ( Anggota Komisi V ) : Biaya Pembangunan Infrastruktur di Sekitar Makam Gus Dur Rp 180 Miliar Harus Jelas Diambil Darimana

Gambar Atas : Hj. Sadarestuwati, Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Rencana Pemerintah Indonesia membangun infrastruktur di sekitar kawasan makam mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, bukan untuk mengultus-individukan almarhum Gus Dur. Makam Gus Dur tidak diapa-apakan, tetapi hanya akan dirapikan.

Gambar Atas : Para Peziarah Makam Gus Dur di Jombang

Menurut Hj. Sadarestuwati, Anggota Komisi V DPR RI bahwa niat pemerintah membangun infrastruktur sekitar makam Gus Dur adalah ingin menghormati dua pahlawan yang dimakamkan kompleks pesantren tersebut, yaitu KH. Wahid Hasyim dan KH. Hasyim Asy’ari. Pemerintah juga ingin memberikan kemudahan bagi pengunjung yang akan berziarah ke makam almarhum Gus Dur dan juga kepada ayah dan kakeknya tersebut.
Menurut Hj. Sadarestuwati, kawasan kompleks pemakaman Gus Dur merupakan tempat kawasan religi yang setiap minggunya didatangi peziarah lebih dari 3.000 orang. ” Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para peziarah makam Gus Dur. Misalnya, memperbaiki infrastruktur jalan sekitar makam atau membangun toilet serta menyediakan tempat untuk berjualan cinderamata yang akan menguntungkan pedagang dan sebagainya,” ungkap Hj. Sadarestuwati, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Hj. Sadarestuwati menyatakan bahwa ide membangun infrastruktur di kawasan sekitar makam Gus Dur sudah muncul sejak awal tahun 2010 ini. Rencana tersebut kemudian dibicarakan bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) sudah menyetujui rencana pembangunan infrastruktur di kawasan  makam Gus Dur tersebut.

Menurut Hj. Sadarestuwati biaya pembangunan infrastruktur di kawasan makam Gus Dur tersebut akan ditanggung bersama oleh tiga pemerintah : Pusat, Jawa Timur dan Jombang sebesar totalnya Rp 180 miliar.

” Ini kan yang perlu saya pertanyakan. Karena sampai hari ini di Kementerian Pekerjaan Umum ( PU ) belum ada satuannya di RKA- KL. Jangan sampai ini tidak jelas, nanti tiba- tiba diambil dari anggaran lain,” tegas Hj. Sadarestuwati, Politisi dari PDI Perjuangan ini dengan mantap.

Saya menekankan : pertama, saya akan kejar ke Kementerian PU, anggaran ini diambil darimana? apakah murni dari anggaran kementerian PU atau ada anggaran dari Kementerian lain. Kedua, jangan sampai kita sebagai anggota DPR tidak tahu, tiba- tiba ada pembangunan di sekitar kawasan makam Gus Dur. Karena ini jadi kewenangan kita sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi budgeting ( anggaran ) dan controlling ( pengawasan ). (Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.