Eddy Kusuma Wijaya : PSI Harus Paham Tata Krama Politik dan Hukum

Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH., MH., MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Komisi II DPR RI Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH., MH.,MM., menilai pernyataan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak paham antara visi dan misi Partai dengan pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum adalah perbuatan oknum, bukan partai.

Kontroversi PSI dan PDI Perjuangan itu berawal dari pernyataan pers Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Ia mengungkapkan harapannya agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa menularkan semangat bersih, transparan dan profesional ke PDI Perjuangan setelah memutuskan bergabung dengan partai binaan Megawati Soekarnoputri itu.

Menanggapi hal tersebut Eddy Kusuma melihat dalam pernyataan politiknya banyak terkesan menyinggung Partai Politik lain. Seharusnya PSI mengungkapkan visi dan misi politiknya bukan menyinggung Partai lain.

Selain itu Eddy pun mengkritik pernyataan Tsamara Amany yang mengatakan partai ini begini, partai itu begitu. Menurutnya, dalam pembuatan visi dan misi semua partai politik pasti bagus dan sudah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

” Selain masing-masing partai punya kebijakan- kebijakan sesuai dengan visi misi yang ada pada partai itu dan itu sudah bagus semua,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Jadi, lanjutnya, ketika ada penyimpangan- penyimpangan dari anggota partai, itu adalah perbuatan oknum dan tidak ada toleransi oleh partai.

“ Jadi jangan sampai PSI merasa hebat sendiri, seakan-akan benar sendiri, merasa nasionalis sendiri, padahal pernyataan dia itu sudah menyinggung partai orang lain,” tambahnya.

Selain itu PSI harus bisa membedakan antara pelanggaran hukum dan visi misi partai, apalagi PSI dan PDI Perjuangan adalah Partai yang sama-sama pendukung Jokowi, jadi berjalanlah dan berbicaralah pada tataran visi misi PSI itu sendiri.

Eddy mengakui memang selama ini sudah banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK terkait kasus korupsi, mulai dari Gubernur, Walikota, Bupati, lembaga TNI, Polri, nah yang salah bukan dari partai atau lembaganya, tapi individu atau oknum atau pelaku itu sendiri.

” Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama, karena ini sudah menjadi tugas kita semua termasuk tugas saya sebagai Anggota DPR, dan tugas partai saya serta tugas PSI untuk bersama-sama memperbaiki Bangsa ini sehingga betul-betul bisa menjadi harapan kita bersama,” ungkap mantan Jendral Bintang 2 ini.

Adapun kita tahu maksud PSI itu keliru sekali, namun seperti yang saya contohkan tadi, bahwa visi misi partai beda dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum partai.

” Maka dari itu oknum yang melakukan korupsi dia harus bertanggungjawab dan itu sudah diwujudkan selama ini. PSI yang banyak diisi anak muda harus banyak belajar tata krama politik dan harus memahami juga tata krama perpolitikan Indonesia,” tutur Eddy.

Diketahui, Ketua DPP PSI Tsamara Amany tiba-tiba bicara tentang ‘dosa-dosa’ partai yang sudah lama berdiri tapi masih menjadi ‘kebiasaan’. Setidaknya ada dua ‘dosa’ partai lama yang disebutkan Tsamara.

Pertama, Tsamara menyinggung soal komitmen partai lama terhadap pemberantasan korupsi. Kedua, soal proses rekrutmen partai lama tak jauh dari kata ‘mahar politik’.

“ Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan,” kata Tsamara beberapa waktu lalu. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.