Sofia Maipauw, SH. ( DPD Papua Barat ) : Masalah Gizi, Nutrisi, Kesehatan dan Pendidikan Harus Diprioritaskan di Wasior
27 - Okt - 2010 | 04:12 | kategori:Politik
Gambar atas : Sofia Maipauw, SH, Anggota DPD RI dari Papua Barat
Jakarta. Seputar Nusantara. ” Saya berharap agar rehabilitasi dan rekontruksi kawasan Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat sesuai dengan rencana waktu dan memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Sebelum dilakukan rekontruksi dan rehabilitasi, akan dibangun tempat hunian sementara yang harus memperhatikan psikologi masyarakat Wasior, sebab mereka masih trauma terhadap bencana banjir bandang yang lalu,” ungkap Sofia Maipauw, SH, Anggota DPD RI dari Papua Barat.
” Pertama menurut saya adalah kelanjutan dari kegiatan tanggap darurat di Wasior- Papua Barat untuk membangun tempat hunian sementara, dengan kemudahan-kemudahannya sebelum nanti dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan hunian sementara harus memperhatikan aspek sosial, psikologis dan ekologis,” ujar Sofia Maipauw, SH, saat ditemui seputarnusantara.com di Gedung DPD- Senayan, Selasa 26 Oktober 2010.
Sofia Maipauw menjelaskan bahwa masa tanggap darurat harus betul- betul dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memberikan kebutuhan mendasar kepada para korban, seperti kebutuhan makanan, kesehatan dan hunian sementara.
Dia memaparkan bahwa masalah makanan tidak hanya mie instan dan makanan siap saji saja. Tetapi yang harus lebih diperhatikan adalah masalah gizi dan nutrisi, sebab para korban rawan terserang penyakit. Maka kebutuhan akan gizi dan nutrisi harus diperhatikan.
” Kami sudah turun dan melihat langsung kondisi Wasior. Ada hal- hal yang urgen bagi penduduk Wasior. Masalah gizi dan nutrisi, kesehatan, pemukiman yang layak dan masalah dampak dari banjir bandang termasuk kerusakan infrastruktur,” ungkap Sofia Maipauw.
Dia menambahkan bahwa sebelum dilakukan rehabilitasi dan rekontruksi, harus ada kajian mendalam baik secara sosial, psikologis dan ekologis.
Sofia Maipauw, SH, memaparkan langkah- langkah pemulihan yang harus dilakukan pasca banjir bandang Wasior. Pertama, pemulihan ekonomi, karena sentra- sentra ekonomi hancur diterjang banjir bandang. Maka pemulihan ekonomi harus segera dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan roda perekonomian dengan baik.
Kedua masalah pendidikan, termasuk pembangunan kembali gedung- gedung sekolah. Sebab belajar bagi anak sekolah tidak boleh berhenti agar mereka tetap bisa menuntut ilmu demi masa depannya.
Ketiga, masalah pemukiman dan infrastruktur. Para korban tentu membutuhkan pemukiman yang layak dalam menjalankan aktifitasnya kembali. Dan masalah infrastruktur yang porak- poranda harus segera dipulihkan. Maka pembangunan kembali infrastruktur tidak boleh ditunda- tunda. Karena untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, bisnis dan pemerintahan harus menggunakan fasilitas infrastuktur yang bagus. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- KPK vs Tersangka Kasus Korupsi e-KTP Tannos Saling Serang di Pengadilan
- MKD Sidangkan 5 Anggota DPR RI
- Menteri UMKM Keluhkan Oknum Bea Cukai
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Pidatonya di Sidang Umum PBB Diterima Positif
- BEM SI dan Cipayung Plus Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Dugaan Makar
- Megawati Lantik Hasto Jadi Sekjen PDI P
- Miliaran Ponsel Dapat Peringatan Gempa
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Temui Presiden RI ke- 7 Jokowi
- KPK Tangkap Kontraktor di Sumatera Utara
- Madinah Kota Kedua Yang Dianggap Suci
- 121 Guru Besar FK UI Sampaikan Keprihatinan Sistem Pendidikan Kedokteran & Kesehatan
- Pegawai BIN (Badan Intelijen Negara) Secara Bertahap Pindah ke Ibu Kota Nusantara
- Presiden Prabowo Apresiasi TNI- Polri
- Kapolri Tinjau Pos Terpadu Mudik 2025
- Retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jakarta
- Budiman Ingin Megawati & Prabowo Bertemu
- Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid : Jika Pelaksanaan Ibadah Haji Cuma 30 Hari, Maka Bisa Memangkas Biaya/ Hemat Rp 30 Juta
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis