Anggota DPR Fraksi PPP Minta Mendikbud Nadiem Makarim Hentikan Kegaduhan Program Organisasi Penggerak

Keterangan foto : Arwani Thomafi, Anggota DPR RI dari Fraksi PPP

Jakarta. Seputar Nusantara. Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim disorot terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP). PPP meminta Nadiem untuk memperbaiki rumusan dari program tersebut.

“Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus mengoreksi total dalam perumusan program POP ini,” kata Anggota Fraksi PPP DPR RI Arwani Thomafi kepada wartawan, Sabtu (25/7/2020).

Arwani menilai program yang hakikatnya kolaborasi antara negara dan masyarakat untuk mendukung pendidikan di Indonesia itu bagus. Namun, kata dia, program bagus saja tak cukup.

“Program yang bagus mesti dilakukan dengan cara yang baik yakni transparan, akuntabel dan melibatkan publik. Kegaduhan dan polemik yang muncul belakangan ini karena mengabaikan hal yang fundamental tersebut yakni transparansi, akuntabel dan pelibatan publik,” katanya.

Menurut Arwani, program Kemendikbud tidak boleh menabrak logika publik yakni korporasi besar justru dibantu oleh negara. Padahal, kata dia, harusnya korporasi besar mestinya turut membantu negara dalam penguatan program-program masyarakat seperti melalui skema CSR.

“Hentikan kegaduhan dengan melakukan koreksi total. Ajak duduk bersama seluruh stakeholder masyarakat sipil di bidang pendidikan,” katanya.

Seperti diketahui, PBNU dan Muhammadiyah menyatakan diri keluar dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud. Penyebabnya adalah terkait dengan kriteria pemilihan yang tidak membedakan antara lembaga CSR dan ormas.

Selain Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU juga menyatakan diri keluar dari Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan (Kemendikbud). LP Ma’arif PBNU menilai hasil seleksi calon organisasi penggerak tidak mencerminkan konsep dan kriteria organisasi penggerak yang jelas.

Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay pun mengusulkan agar Nadiem dicopot dari posisinya sebagai Mendikbud. Ia menilai kebijakan Nadiem membuat banyak pihak tersinggung dan tidak sesuai dengan arahan Jokowi yang dikenal dekat dengan ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah.

“Berkenaan dengan itu, Presiden diminta segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan Presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” ucap Saleh, Jumat (24/7).

Akibat kisruh yang ada, Nadiem berjanji mengevaluasi Program Organisasi Penggerak. Evaluasi akan dilakukan bersama pakar pendidikan hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Kemendikbud telah memutuskan melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak. Proses evaluasi lanjutan ini akan melibatkan berbagai macam pakar pendidikan dan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan,” ungkap Nadiem saat konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Kemendikbud RI, Jumat (24/7). (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.