Komisi V DPR Diam- Diam ke Luar Negeri
28 - Okt - 2010 | 03:00 | kategori:PolitikJakarta. Seputar Nusantara. Sejumlah anggota Komisi V DPR RI secara diam-diam pergi ke Italia. Mereka berangkat pada Selasa (26/10) malam. Apa yang dilakukan anggota DPR ini dinilai sebagai modus untuk memenuhi hasrat berplesiran dengan uang negara. “Tujuan mereka untuk melakukan studi banding hanya sekadar memuaskan nafsu plesiran anggota DPR. Kalau punya niat baik kan nggak perlu sembunyi-sembunyi. Ini kejahatan luar biasa yang dilakukan anggota DPR,” ujar pengamat politi dari LSI, Burhanudin Muhtadi, Rabu (27/10/2010) malam.
Menurut Burhan, apa yang dilakukan anggota DPR semakin menunjukkan kalau anggota parlemen tidak lagi peduli atas kritik yang disampaikan masyarakat sehingga merekan tidak layak dianggap sebagai wakil rakyat.
“Anggota DPR tanpa malu mempertotonkan kedunguan mereka karena tidak mendengar kritik publik. Menurut saya mereka tidak pantas, menyadang wakil rakyat,” kritik Burhan.
Burhan menambahkan, dengan memilih Italia sebagai tempat untuk studi banding terkait RUU Rumah Susun sangatlah janggal. Menurut Burhan, jika ingin studi banding untuk rumah susun lebih tepat ke Singapura atau Hongkong.
“Saya yakin mereka di Italia plesiran bukan membuat RUU rumah susun,” sindir Burhan.
Burhan mengatakan, selama ini belum ada transparansi mengenai hasil kunjungan anggota DPR ke luar negeri. Bahkan, kunjungan ke luar negeri tidak mampu meningkatkan kualitas kerja DPR.
“Tidak pernah ada bukti kalau mereka studi banding di luar negeri. Kalau mereka benar melakukan studi banding seharusnya produk legislasi yang ditargetkan pada 2010. Kan targetnya 70 tapi baru tercapai 8, padahal studi banding untuk mencari pembanding agar mempermudah produksi RUU menjadi undang-undang,” tutup Burhan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kunjungan anggota Komisi V ini akan berlangsung selama lima hari. Mereka yang berangkat adalah Yasti Soepredjo Mokoagow dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar, masing-masing selaku ketua delegasi.
Lalu ada empat orang dari Fraksi Partai Demokrat, tiga dari dari Fraksi Partai Golkar, dua dari FPDI-Perjuangan, dua orang dari FPPP, lalu masing-masing satu orang dari FPKS, FPKB dan F-Gerindra.
Sikap diam-diam ini bertentangan dengan instruksi pimpinan Dewan sebelumnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, sempat menegaskan bahwa semua kunjungan ke luar negeri harus dilakukan transparan.
Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan ke publik maksud dan tujuan studi banding sebelum dan sesudah melakukan perjalanan. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh anggota komisi V. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Polisi Menetapkan Dua Tersangka Pembubaran Paksa Diskusi di Salah Satu Hotel di Kemang
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir
- Drs.H.Imam Suroso,MM. (Komisi IX DPR) : Dana JHT Peserta Jamsostek Rp 4,9 Triliun & Bunganya Wajib Dikembalikan ke Peserta Jamsostek
- H.Said Akhmad Fawzy Zain Bachsin,S.HI. : Kepentingan Daerah Harus Kami Utamakan, Khususnya Penyelesaian Masalah RTRW Kalimantan Tengah
- Komisi V DPR Diam- Diam ke Luar Negeri