Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji

Jakarta. Seputar Nusantara. Badan Kehormatan (BK) DPR mengkritik anggota DPR yang membawa istri atau suaminya ke Haji. Memang tidak ada aturan yang melarang, tetapi dikhawatirkan membawa keluarga bisa mengganggu kerja dari anggota dewan tersebut. “Ini soal efisiensi, apakah kinerja tidak terganggu, tidak memisahkan kepentingan keluarga dan kepentingan tugas,” kata Ketua BK, Gayus Lumbuun, saat dihubungi, Selasa (2/10/2010). Gayus tidak menampik, memang kadang ada kondisi anggota DPR membutuhkan pendamping dari keluarga untuk ikut serta. “Banyak yang tidak muda lagi, sehingga butuh didampingi keluarga,” tambahnya.

Untuk melarang pun tidak ada kewenangan. Alasannya dalam aturan tidak disebutkan larangan bagi keluarga untuk ikut serta. BK hanya bisa mengawasi agar uang negara tidak dipergunakan.

“BK menggunakan dasar anggaran dan efisiensi kunjungan, anggaran tidak boleh berubah. Maksudnya, penggunaan anggaran tidak boleh berubah karena ikutnya keluarga,” terangnya.

Diakui Gayus, terkait kinerja dan efisiensi itu, perlu didorong aturan agar keluarga tidak diperkenankan untuk ikut. “Itu pandangan positif harus dituangkan dalam aturan baru, harus didorong melalui tatib BK, kemudian diajukan ke Bamus kemudian dibawa ke paripurna,” urainya.

14 Anggota DPR Komisi VIII pada 4 November akan pergi ke Mekkah, Arab Saudi. Rencananya mereka akan melakukan kunjungan kerja terkait pelaksanaan haji. Informasi beredar ada di antara rombongan yang membawa suami atau istri.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi VIII Ahmad Zainudin tidak membantah. Namun dia menjamin kalau suami atau istri yang ikut serta, tidak dibayari negara alias menggunakan biaya sendiri.

“Itu biaya sendiri. Tenaga ahli yang berangkat untuk mencatat kekurangan saja kita iuran,” elak Ahmad saat dikonfirmasi detikcom, Senin (1/11/2010).

Data yang diperoleh detikcom, 14 anggota yang berangkat itu Chairunisa dari Golkar, dan yang lainnya yakni Syofwatillah Mohzaib dari Demokrat, Nurul Imam Musthopa dari Demokrat, Syaiful Anwar dari Demokrat, Sayed Fuad Zakaria dari Golkar, HM Busyo dari Golkar, Hayu R Anggara Shelomita dari PDIP, Muhammad Said Abdullah dari PDIP.

Kemudian juga Jazuli Juwaini dari PKS, Herlini Amran dari PKS, Amran dari PAN, Hasrul Azwar dari PPP, Lukman Hakim dari Gerindra, dan dari Hanura ada Soemintarsih Moentoro. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.