PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan bila ada oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang nakal hendaknya langsung diberi sanksi tegas. Hal ini disebabkan setiap ada kasus PNS yang nakal sanksi berupa peringatan sehingga tidak memberi efek jera.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) EE Mangindaan menyambut baik usulan tersebut, menurutnya bila ada oknum PNS yang nakal bisa langsung diberi sanksi tegas. Sanksi tersebut berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat.
“Kalau nakal dalam artian melakukan tindak pidana, bisa langsung dipecat. Tidak perlu lagi peringatan, kalau yang dilakukannya pidana,” ujar Menpan EE Magidaan usai membuka acara Rapat Kordinasi Aparatur Negara Tingkat Nasional (Rakorpanas) di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2010).
Menurut pria yang memiliki nama lengkap Evert Erens Mangidaan ini, pemberian sanksi tegas tersebut sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Sebagai payung hukum sanksi tegas itu, Mangindaan juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang baru tentang disiplin PNS.
“PP No 53 Tahun 2010 itu sanksinya lebih tegas dari PP sebelumnya (PP No 30 Tahun 1980), sanksinya bisa langsung diberhentikan dengan tidak hormat,” terangnya.
Namun demikian, sanksi tegas tersebut diberikan kepada PNS yang telah melakukan tindak pidana berat, seperti halnya korupsi.
“Kalau benar melakukan tindak pidana seperti korupsi, bisa (dipecat). Harus dilihat juga tingkat kesalahannya,” terang pria berdarah Manado ini.
Terkait adanya usulan agar PNS yang baik dipisahkan dengan yang nakal, Mangindaan belum bisa mengakomodir hal tersebut.
“Caranya bagaimana? Kalau ada PNS nakal kan ada sanksi, kalau melanggar pidana bisa diberhentikan tidak dengan hormat dan kena sanksi hukum pidana. Kalau melanggar disiplin bisa kena penundaan kenaikan pangkat, bahkan bisa diturunkan pangkatnya, itu saja pembatasannya,” kuncinya. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- KPK vs Tersangka Kasus Korupsi e-KTP Tannos Saling Serang di Pengadilan
- MKD Sidangkan 5 Anggota DPR RI
- Menteri UMKM Keluhkan Oknum Bea Cukai
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Pidatonya di Sidang Umum PBB Diterima Positif
- BEM SI dan Cipayung Plus Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Dugaan Makar
- Megawati Lantik Hasto Jadi Sekjen PDI P
- Miliaran Ponsel Dapat Peringatan Gempa
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Temui Presiden RI ke- 7 Jokowi
- KPK Tangkap Kontraktor di Sumatera Utara
- Madinah Kota Kedua Yang Dianggap Suci
- 121 Guru Besar FK UI Sampaikan Keprihatinan Sistem Pendidikan Kedokteran & Kesehatan
- Pegawai BIN (Badan Intelijen Negara) Secara Bertahap Pindah ke Ibu Kota Nusantara
- Presiden Prabowo Apresiasi TNI- Polri
- Kapolri Tinjau Pos Terpadu Mudik 2025
- Retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jakarta
- Budiman Ingin Megawati & Prabowo Bertemu
- Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid : Jika Pelaksanaan Ibadah Haji Cuma 30 Hari, Maka Bisa Memangkas Biaya/ Hemat Rp 30 Juta
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis