Kepala Dinas PUPR Purworejo : Proyek Peningkatan Jalan di Purworejo Harus Tepat Waktu, Mutu, dan Manfaat

Keterangan foto : Suranto, S.Sos., M.PA., Kepala Dinas PUPR Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah

Purworejo. Seputar Nusantara. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada tahun 2022 ini telah menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk peningkatan kapasitas maupun peningkatan struktur jalan raya, yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus, Banprov (Bantuan Provinsi) Jawa Tengah dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Purworejo.

Dari beberapa pekerjaan, ada yang sudah melalui proses tender dan sudah didapat penyedia jasa. Ada juga yang sudah melakukan ikatan perjanjian kerja atau kontrak kerja.

” Ada juga yang sedang berproses dalam tender dan sampai saat ini sedang dalam masa sanggah. Harapannya adalah penyedia jasa yang sudah diproses oleh Barjas ini tidak terjadi gagal lelang, sehingga target kinerja kami bisa sesuai dengan perencanaan dan yang diharapkan,” ujar Suranto, S.Sos., M.PA., Kepala Dinas PUPR Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah kepada seputarnusantara.com di ruang kerjanya, pada Senin 27 Juni 2022.

Disamping kegiatan pekerjaan jalan yang sudah berkontrak, lanjut Suranto, juga ada pekerjaan- pekerjaan bidang Cipta Karya. Ada 2 kantor Kelurahan dan 1 kantor Kecamatan serta lanjutan pembangunan gedung Disdikpora tahap 3 di komplek Sekretariat Daerah yang pada Jum’at (24/06/2022) dilaksanakan ikatan perjanjian kerja antara pihak 1 (pengguna jasa) dan pihak 2 (penyedia jasa).

Untuk rehab gedung DPRD Kabupaten Purworejo, tambah Suranto, sudah berkontrak. Harapannya bisa diselesaikan tepat waktu, karena itu juga merupakan gedung publik. Harapannya di akhir tahun 2022 gedung DPRD Purworejo wajahnya sudah baru.

“ Sedangkan pekerjaan di bidang SDA (Sumber Daya Air) juga ada yang sudah berkontrak kerja,” ungkap Suranto.

Suranto memaparkan bahwa pekerjaan- pekerjaan di bidang Bina Marga yang sudah berkontrak kerja antara lain : rekonstruksi jalan Bruno – Girijoyo (pagu Rp 6,001 miliar, DAK Reguler), kemudian rekonstruksi jalan Bubutan – Watukuro (pagu Rp 7,984 miliar, DAK Penugasan), rekonstruksi jalan Diponegoro di Nampurejo- Purwodadi (pagu Rp 6,412 miliar, DAK Reguler), selanjutnya rekonstruksi jalan Karangrejo- Tridadi (pagu Rp 3 miliar, DAK Reguler), dan rekonstruksi jalan Gintungan – Gebang (pagu Rp 4,125 miliar, DAK Reguler).

Kepala Dinas PUPR Purworejo menjelaskan, untuk pekerjaan/ proyek yang saat ini sedang dalam masa sanggah, yaitu : rekonstruksi jalan Klepu – Pituruh (pagu Rp 7,701 miliar, DAK Reguler), kemudian peningkatan jalan Diponegoro lanjutan (pagu Rp 4,030 miliar, APBD Kabupaten Purworejo), peningkatan jalan Ganggeng – Brenggong (pagu Rp 3,277 miliar, APBD), dan peningkatan jalan Jenar – Angkrukketip lanjutan (pagu Rp 3,770 miliar, APBD).

” Kemudian ada pekerjaan peningkatan jalan Bagelen – Soko (pagu Rp 4 miliar, Banprov), Tridadi – Sumowono, Desa Karangsari- Kaligesing (pagu Rp 2,620 miliar, Banprov), ruas 58 Desa Ganggeng- Purworejo (pagu Rp 1,5 milyar, Banprov), selanjutnya ada pekerjaan di Megulung, Desa Kalikotes- Pituruh (pagu Rp 2 miliar, Banprov), dan peningkatan ruas jalan Cangkrep – Kemanukan (pagu Rp 6 miliar, Banprov),” rinci Suranto.

Dia menambahkan, ada juga pekerjaan peningkatan jalan ruas Ngemplak – Tlogosono (pagu Rp 3,5 miliar, Banprov), peningkatan jalan Kaliboto – Guntur (pagu Rp 5,450 miliar, Banprov), pemeliharaan trotoar (pagu Rp 669,5 juta, APBD), penggantian jembatan Kesawen (pagu Rp 1,262 miliar, APBD), talud bronjong pengaman jalan ruas jalan Guntur – Ngasinan (pagu Rp 561,6 juta, APBD), dan talud bronjong pengaman jalan ruas jalan Banyuasin – Pagerharjo (pagu Rp 400 juta, APBD).

” Kami berharap agar tidak ada kendala gagal lelang atau lelang ulang, sehingga tidak mempengaruhi kinerja kami. Artinya, jadwal yang sudah dibuat oleh PPK harus dipatuhi oleh penyedia jasa. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini dinilai dari sisi penggunaan anggaran dan capaian fisik pekerjaannya juga,” tegas Suranto.

” Tentu harapan kami adalah penyedia jasa bekerja seprofesional mungkin sesuai dengan syarat- syarat yang sudah ditentukan, sehingga pekerjaan akan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat. Karena kita mempertanggungjawabkan anggaran dan pekerjaan kepada masyarakat,” pungkas Suranto di penghujung Wawancara dengan seputarnusantara.com (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.