Tanggapi Laporan SPKS, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta BPDPKS Dilembagakan Secara Independen

Keterangan foto : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin

Jakarta. Seputar Nusantara. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk melembagakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai lembaga keuangan independen dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hal tersebut diusulkan oleh mantan Ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Bengkulu itu sebagai langkah preventif agar BPDPKS bisa bebas dalam berinovasi mengembangkan potensi keuangan Perkebunan kelapa sawit secara profesional tanpa harus diatur dan diawasi oleh banyak Kementerian.

” BPDPKS harus terbebas dari proses pengarahan oleh 8 Kementerian. Kami ingin Lembaga ini ditetapkan selevel Dirjen dibawah Kementerian Keuangan dan berperan seperti layaknya Dirjen Pajak dan Bea Cukai,” ungkap Sultan Najamudin melalui keterangan resminya pada Senin, 13 Februari 2023.

Menurut Sultan Najamudin, sebagai CPO Supporting Fund, BPDPKS sudah selayaknya mendapatkan posisi yang proporsional dalam struktur pemerintahan. Tidak sekedar berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) saja. Oleh karenanya Lembaga ini harus segera dipayungi oleh Undang- Undang Khusus.

” Sehingga Lembaga pengelola keuangan ini diharapkan tidak mengalami kemandekan apalagi fraud akibat konflik kepentingan antar Kementerian terkait. BPDPKS diharapkan benar- benar memberikan kontribusi yang signifikan kepada semua pihak terkait terutama para petani kelapa sawit di daerah,” tegas Sultan Najamudin.

Selama ini, lanjut Sultan, kita hanya mendapati informasi jika dana BPDPKS hanya terdistribusi kepada korporasi sawit. Akibatnya terjadi ketimpangan pengembangan industri kelapa sawit di tingkat petani.

” Seharusnya triliunan dana pungutan sawit ini lebih diprioritaskan pada pemberdayaan dan pengembangan petani kelapa sawit yang berskala kecil. Bukan kepada korporasi sawit yang sudah mendapatkan keuntungan lebih dari kepemilikan dan penggunaan lahan negara secara masif,” ucap mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini.

Diketahui, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) M. Darto, menjelaskan hasil studi SPKS yang mengamati penyaluran dana BPDPKS kepada perusahaan besar sawit ini. Menurutnya, raksasa sawit ini telah menggerus uang milik petani kelapa sawit yang dikutip pemerintah melalui pungutan ekspor.

” Pemerintah Indonesia lebih mementingkan korporasi besar dibandingkan petani kelapa sawit. Hampir 90? dana BPDPKS hanya digunakan untuk mensubsidi perusahaan raksasa sawit,” ucap Darto.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh SPKS berjudul “Raksasa Penerima Subsidi”, keberadaan peremajaan kebun sawit rakyat hanya mendapatkan porsi pendanaan paling sedikit. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.