Ketua Badan Anggaran DPR RI M.H. Said Abdullah Berikan Sejumlah Catatan dan Mendukung Menteri Keuangan RI ‘Bersih-bersih’ di Direktorat Jenderal Pajak

Keterangan foto : Ketua Badan Anggaran DPR RI, M.H. Said Abdullah (dari Fraksi PDI Perjuangan)

Jakarta. Seputar Nusantara. Ditjen (Direktorat Jenderal) Pajak Kementerian Keuangan RI sedang menjadi sorotan. Bermula dari kasus kekerasan yang dilakukan anak salah satu mantan petinggi di Ditjen Pajak hingga berujung pada penyelidikan oleh KPK dan PPATK, karena diduga ada ketidakwajaran aliran dana dan kekayaannya.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, M.H. Said Abdullah (dari Fraksi PDI Perjuangan) mengatakan, bahkan ini merupakan kesempatan bagi Menteri Keuangan untuk melakukan pembenahan, seraya memberikan beberapa catatan. 

“ Saya kira dari kasus RAT (Rafael Alun Trisambodo) ini kita semua, termasuk Ibu Menteri Keuangan mendapatkan blessing in disguise. Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk berbenah, membersihkan Kementerian Keuangan dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas,” kata Said Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu 8 Maret 2023.

Said Abdullah meyakini bahwa ada banyak talenta insan pajak yang berintegritas, bisa memegang amanah, dan kompeten dalam melaksanakan tugas. Menurutnya diperlukan peluang untuk mengembangkan potensi mereka. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah yang dipilih oleh Menteri Keuangan dengan melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK yang didukung oleh PPATK untuk melakukan ‘bersih-bersih’ di Instansi yang dipimpinnya, khususnya Ditjen Pajak.

“ Termasuk dugaan atas 69 pegawai pajak yang berharta tidak wajar, jelaslah tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin hal ini terkuak dan ditindaklanjuti. Sekali lagi kita dorong dan dukung Menteri Keuangan lakukan bersih- bersih, walaupun itu pahit, namun kedepan, langkah Sri Mulyani ini akan makin memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak dimata pembayar pajak,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI ini.

Said Abdullah meminta adanya whistleblowing system di Kementerian Keuangan. Ditambahkannya, jika sistem tersebut sudah ada namun belum berjalan optimal, maka Menteri Keuangan dapat menjadi pelopor perbaikan sistem. Menurutnya, langkah ini akan membuat insan pajak berpikir ulang untuk tergoda berbuat fraud atau curang. Dia berharap Kementerian Keuangan membuka partisipasi masyarakat secara luas dalam pengawasan. 

“ Buka partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai pajak. Termasuk tokoh- tokoh profesional dalam upaya memperbaiki governance Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Langkah ini akan memulihkan kepercayaan stakeholder strategis terhadap Ditjen Pajak. Kita perlu apresiasi langkah Menteri Keuangan yang mengundang segenap tokoh beberapa waktu yang lalu untuk mendapatkan insight yang beragam dalam upaya membenahi Ditjen Pajak,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Said Abdullah mengutarakan bahwa Menkeu perlu melibatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kementerian Keuangan serta memperbaiki sistem yang ada.

” Bukankah Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan ketentuan tentang aksi strategi nasional pencegahan korupsi di setiap Kementerian dan Lembaga. Menteri Keuangan bisa minta hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dijalankan di Ditjen Pajak, dan melakukan perbaikan yang diperlukan,” kata Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Legislator dari Dapil Jawa Timur XI ini juga berharap media bisa netral mengabarkan persoalan pajak. “ Sebaiknya jangan memberi peluang dan ruang untuk tumbuhnya gerakan menolak membayar pajak. Publik gampang sekali sentimennya didorong untuk menolak membayar pajak,” tegasnya.

Said Abdullah juga mengumpamakan dengan Si Unyil, tokoh anak- anak tahun 90-an yang lugu dan baik hati. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya baik dan lugu menjadi terhasut dengan kampanye menolak bayar pajak.

“ Sebagian dari mereka masih seperti si Unyil, tidak tumbuh dewasa walau hati dan pikirannya baik. Jangan sampai publik terhasut oleh Pak Ogah, yang karena demi mendapatkan uang cepek atau motivasi ekonomi untuk menguatkan isu mengajak publik menolak bayar pajak, sebab jika isu ini menguat, kita semua yang dirugikan bukan hanya Ditjen Pajak,” pungkas Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.