Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
Jakarta. Seputar Nusantara. Politisi Golkar Indra J Piliang menginginkan jatah menteri Golkar di kabinet ditambah. Menurut pengamat politik Burhanudin Muhtadi, pernyataan ini tidak layak dikemukakan pada publik. Hal tersebut justru akan merugikan Golkar sendiri.
“Pernyataan itu tidak produktif. Pernyataan seperti itu mungkin saja dibicarakan di belakang. Tapi kalau disampaikan secara terbuka itu kesalahan politik,” ujar Burhan, Minggu (6/3/201) malam.
Burhan menilai dengan permintaan menteri tambahan, kesannya Golkar memang sengaja memperjuangkan hak angket hanya untuk menekan SBY agar menambah jatah menteri. Ini bisa membuat masyarakat antipati dan menilai bahwa Golkar memang haus kekuasaan.
“Menurut saya, dengan tidak dikurangi jatah menteri Golkar saja sudah merupakan bentuk apresiasi dari SBY dan Partai Demokrat,” kritiknya.
Selain itu, jika benar jatah Golkar ditambah, maka ini akan menjadi amunisi tambahan PKS untuk menyerang Golkar dan Partai Demokrat. Dengan penambahan jatah kursi Golkar maka kelihatan jelas, PKS memang dikorbankan dalam skenario politik ini.
“PKS nanti yang untung karena PKS akan terus melipatgandakan opini bahwa dia memang dikorbankan,” jelasnya. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Cagub RK Kunjungi DPD Demokrat Jakarta
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir
- Drs.H.Imam Suroso,MM. (Komisi IX DPR) : Dana JHT Peserta Jamsostek Rp 4,9 Triliun & Bunganya Wajib Dikembalikan ke Peserta Jamsostek
- H.Said Akhmad Fawzy Zain Bachsin,S.HI. : Kepentingan Daerah Harus Kami Utamakan, Khususnya Penyelesaian Masalah RTRW Kalimantan Tengah
- Komisi V DPR Diam- Diam ke Luar Negeri