Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah

Jakarta. Seputar Nusantara. Politisi Golkar Indra J Piliang menginginkan jatah menteri Golkar di kabinet ditambah. Menurut pengamat politik Burhanudin Muhtadi, pernyataan ini tidak layak dikemukakan pada publik. Hal tersebut justru akan merugikan Golkar sendiri.
“Pernyataan itu tidak produktif. Pernyataan seperti itu mungkin saja dibicarakan di belakang. Tapi kalau disampaikan secara terbuka itu kesalahan politik,” ujar Burhan, Minggu (6/3/201) malam.
Burhan menilai dengan permintaan menteri tambahan, kesannya Golkar memang sengaja memperjuangkan hak angket hanya untuk menekan SBY agar menambah jatah menteri. Ini bisa membuat masyarakat antipati dan menilai bahwa Golkar memang haus kekuasaan.
“Menurut saya, dengan tidak dikurangi jatah menteri Golkar saja sudah merupakan bentuk apresiasi dari SBY dan Partai Demokrat,” kritiknya.
Selain itu, jika benar jatah Golkar ditambah, maka ini akan menjadi amunisi tambahan PKS untuk menyerang Golkar dan Partai Demokrat. Dengan penambahan jatah kursi Golkar maka kelihatan jelas, PKS memang dikorbankan dalam skenario politik ini.
“PKS nanti yang untung karena PKS akan terus melipatgandakan opini bahwa dia memang dikorbankan,” jelasnya. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- KPK vs Tersangka Kasus Korupsi e-KTP Tannos Saling Serang di Pengadilan
- MKD Sidangkan 5 Anggota DPR RI
- Menteri UMKM Keluhkan Oknum Bea Cukai
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Pidatonya di Sidang Umum PBB Diterima Positif
- BEM SI dan Cipayung Plus Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Dugaan Makar
- Megawati Lantik Hasto Jadi Sekjen PDI P
- Miliaran Ponsel Dapat Peringatan Gempa
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Temui Presiden RI ke- 7 Jokowi
- KPK Tangkap Kontraktor di Sumatera Utara
- Madinah Kota Kedua Yang Dianggap Suci
- 121 Guru Besar FK UI Sampaikan Keprihatinan Sistem Pendidikan Kedokteran & Kesehatan
- Pegawai BIN (Badan Intelijen Negara) Secara Bertahap Pindah ke Ibu Kota Nusantara
- Presiden Prabowo Apresiasi TNI- Polri
- Kapolri Tinjau Pos Terpadu Mudik 2025
- Retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jakarta
- Budiman Ingin Megawati & Prabowo Bertemu
- Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid : Jika Pelaksanaan Ibadah Haji Cuma 30 Hari, Maka Bisa Memangkas Biaya/ Hemat Rp 30 Juta
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis