Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
Jakarta. Seputar Nusantara. Wacana pengajuan calon wakil presiden dan calon presiden independen mengemuka. Menyeruaknya wacana ini merupakan wujud dari tekanan pada partai politik agar mereformasi diri.
“Saya rasa ini juga merupakan reaksi atas kecenderungan partai yang semakin disisihkan dengan naiknya parliamentary threshold (PT), khususnya partai tengah dan bawah,” ujar pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito, dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (27/3/2011).
Menurut dia, kelompok masyarakat sipil banyak yang berpandangan partai politik hanyalah administrasi politik, ibarat tempat membeli tiket, bagi pasangan yang akan maju dalam pemilu presiden. Nah, saat pembelian tiket itu, bukan tidak ada permainan sehingga melahirkan biaya tinggi dalam pilpres.
“Wacana ini menjadi daya tekan agar parpol mereformasi diri. Kalau tidak reformasi maka akan muncul kekesalan masyarakt sipil, karena melihat parpol semakin oligarki. Ini harus dipahami dalam konteks bagi partai untuk mereformasi,” imbuh Arie.
Jika parpol sudah berjalan baik, maka tuntutan capres independen tidak akan muncul dan untuk mengusulkan capres dengan sendirinya melalui partai politi. Jika kesan transaksional dan oligarki maka tuntutan mereformasi partai melalui wacana capres independen akan semakin muncul.
“Wacana ini seharusnya dipahami utuh. Parpol seharusnya tahu diri. Ini bisa jadi pembelajaran bagi partai. Dengan wacana capres independen ini ada harapan agar parpol tidak secongkak sekarang. Jangan mentang-mentang jadi ‘tempat pembelian tiket’ begitulah istilahnya,” tutur pria yang juga Ketua Umum Pergerakan Indonesia ini.
Arie berpendapat, calon independen juga tidak mudah lantaran pendidikan politik di negeri ini belum baik dan ikatan politik juga belum kuat. Selain itu perlu ditilik juga apakah calon independen itu cukup memiliki dana atau tidak untuk keperluan kampanye.
“Meskipun memang calon independen itu tidak menjawab masalah apakah pasti akan menghasilkan calon pemimpin yang baik,” ucap Arie.
Wacana pasangan capres-cawapres independen sebelumnya muncul dalam draf usulan
perubahan kelima UUD 1945 oleh Dewan Perwakilan Daereh (DPD). Pasal 6A bagian kedua disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden berasal dari usulan partai peserta pemilihan umum atau perseorangan. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis
- KaBIN Diganti Jelang Pelantikan Presiden
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir
- Drs.H.Imam Suroso,MM. (Komisi IX DPR) : Dana JHT Peserta Jamsostek Rp 4,9 Triliun & Bunganya Wajib Dikembalikan ke Peserta Jamsostek
- H.Said Akhmad Fawzy Zain Bachsin,S.HI. : Kepentingan Daerah Harus Kami Utamakan, Khususnya Penyelesaian Masalah RTRW Kalimantan Tengah