Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo Tegaskan Bahwa RAPBD Tahun 2027 Akan Segera Dibahas Setelah Raperda APBD Disampaikan Oleh Kepala Daerah Kepada DPRD Purworejo

Keterangan foto : Agus Ari Setiyadi, S.Sos., Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah

Purworejo. Seputar Nusantara. Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (TA) 2027 sudah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Purworejo bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo pada bulan Agustus 2026 ini. Dan dalam waktu dekat, sekitar bulan September 2026, Rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2027 akan segera dibahas setelah Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang APBD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Purworejo.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Ari Setiyadi, S. Sos., Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah kepada Media Online seputarnusantara.com di ruang kerjanya, pada Kamis 20 Agustus 2026.

Lebih lanjut Agus Ari menjelaskan bahwa usulan secara teknis RAPBD tersebut ada di kewenangan Eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo). Tentunya, DPRD Kabupaten Purworejo sebagai pihak Legislatif menunggu kapan usulan RAPBD tersebut diserahkan kepada Legislatif. Jadi, nantinya akan ada Rapat Paripurna DPRD mengenai penyampaian RAPBD Tahun 2027.

” Tentunya, yang sudah berjalan tahun kemarin, biasanya di bulan September akan ada penyampaian dan pembahasan RAPBD tahun berikutnya. Pemerintah Daerah sebagai pihak Eksekutif juga masih menunggu alokasi dana transfer pusat ke daerah. Karena sampai saat ini, kita juga belum tahu jumlah dana transfer pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo,” ungkap Agus Ari.

Yang jelas, lanjutnya, ada sejumlah program prioritas di Purworejo yang sudah disepakati secara bersama antara Eksekutif dan Legislatif. Kalau memang nantinya dana mencukupi, maka program- program tersebut yang tertuang dalam Rancangan KUA- PPAS dapat dilaksanakan. Namun, jika ternyata dana transfer pusat ke daerah mengalami penurunan, maka tentunya akan ada penyesuaian- penyesuaian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

” Jika keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo ternyata tidak mencukupi, maka akan ada pemilihan program yang diutamakan. Tentunya program- program prioritas diutamakan, kemudian program yang menjadi prioritas menengah menyusul, dan program yang kurang menjadi prioritas akan dilaksanakan paling terakhir setelah seluruh program prioritas terealisasi,” terang Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo ini dengan gamblang.

Dirinya berharap agar Eksekutif dan Legislatif dapat bekerja secara harmonis dan sistematis, sehingga mulai dari penyusunan, pembahasan dan nantinya penetapan RAPBD Tahun 2027 Kabupaten Purworejo dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (tepat waktu). Sehingga nantinya, sesuai dengan regulasi yang berlaku, RAPBD Tahun 2027 dapat ditetapkan secara bersama antara Eksekutif dan Legislatif pada tanggal 30 November 2026.

” Dan RAPBD Tahun 2027 harus disahkan pada akhir Desember 2026. Kami berharap smoga bisa tepat waktu, karena kalau mengalami keterlambatan, tentunya akan ada konsekwensi- konsekwensi yang harus diterima. Konsekwesi tersebut bisa berupa penundaan DAU (Dana Alokasi Umum) atau bisa juga berdampak pada fiskal yang lainnya,” paparnya dengan detail.

Yang jelas, imbuhnya, pertama, belanja- belanja wajib harus dicukupi terlebih dahulu, setelah belanja wajib terpenuhi, baru belanja yang lain. Kedua, tentunya harus mendukung dan melaksanakan PSN (Program Strategis Nasional). Ketiga, melaksanakan program Delegasi Provinsi sejumlah 35 program. Dan Keempat, tentunya melaksanakan program yang menjadi target dalam visi dan misi Kepala Daerah. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.