Polemik di Masyarakat Kabupaten Purworejo Terkait dengan Pemberitaan Mengenai Proses Tender, Sebaiknya Disudahi saja. Pihak- Pihak yang Memunculkan Polemik tersebut Sebaiknya Berhenti Memperpanjang Hal tersebut Karena Dapat Menciptakan Iklim yang Tidak Kondusif bagi Pembangunan Daerah

Purworejo. Seputar Nusantara. Polemik di tengah- tengah masyarakat Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah akibat dari pemberitaan akhir- akhir ini yang menyebutkan bahwa telah terjadi persoalan terkait dengan proses tender proyek di Kabupaten Purworejo, sebaiknya disudahi dan tidak diperpanjang lagi.

Sebab, menurut seorang Pengusaha yang tidak mau disebutkan namanya, menyatakan bahwa polemik terkait dengan persoalan tender proyek di Purworejo, jika tidak dihentikan dan tidak disudahi, maka akan merugikan semua pihak dan dapat menciptakan iklim pembangunan di Purworejo menjadi tidak kondusif.

” Terkait dengan adanya isu bahwa ada perusahaan yang tidak mengikuti tender tapi bisa menjadi pemenang lelang, sebaiknya bisa dikonfirmasi apakah benar atau tidak. Supaya hal tersebut tidak menjadi bola liar yang terus bergulir dan menjadikan fitnah, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Purworejo,” ungkapnya kepada Media Online seputarnusantara.com pada Jumat, 4 September 2026.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa Undang- Undang jelas melarang Pelaku Usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.

” Menurut hemat saya, pemenang tender pasti ikut dalam proses lelang suatu proyek dan pasti memasukkan dokumen- dokumen yang dibutuhkan saat proses lelang tersebut,” ucapnya dengan gamblang.

Ketika menjadi peserta lelang suatu pekerjaan atau proyek, imbuhnya, para Direktur Perusahaan yang akan ditetapkan menjadi pemenang lelang suatu pekerjaan/ proyek, kemudian hadir di Pokja Barjas (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk melakukan klarifikasi. Apabila Direktur Perusahaan tersebut tidak bisa hadir, maka boleh dan bisa diwakilkan oleh bawahannya dengan menggunakan surat kuasa.

” Saat hadir di Pokja Barjas itulah, dilakukan klarifikasi, review kelengkapan dokumen- dokumen perusahaan yang ikut lelang dan hal- hal lain yang memang diperlukan untuk memastikan bahwa kelengkapan dokumen sudah terpenuhi,” tegasnya.

Dalam suatu lelang pekerjaan, dia menjelaskan bahwa pinjam bendera memang tidak diperbolehkan, namun jika ada isu mengenai pinjam bendera, maka sebaiknya isu tersebut dibuktikan kebenarannya.

” Kemudian setelah adanya evaluasi dan penetapan pemenang tender oleh pihak Pokja Barjas, kemudian para peserta lelang yang lain diberikan waktu untuk menyanggah. Jika memang tidak ada yang menyanggah, maka pemenang tender akan ditetapkan oleh pihak Pokja Barjas,” pungkasnya di penghujung wawancara dengan Media Online seputarnusantara.com ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | TRACKBACK |

Silakan Mengisi Komentar

You must be logged in to post a comment.