SBY Dalam Bahaya !

Jakarta. Seputar Nusantara. SBY dalam bahaya! Fraksi Partai Gerindra DPR sudah terang-terangan menilai Presiden SBY harus bertanggung jawab atas skandal bailout Bank Century. Gerindra pun secara institusi fraksinya mendesak pemakzulan SBY segera dilakukan. SBY dalam bahaya.

“Yang paling bertanggung jawab jelas komandannya, SBY. Boediono dan Sri Mulyani hanya pelaksana lapangan, jadi yang harus dimakzulkan adalah SBY,” kata anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Rindoko dalam keterangan pers resmi Fraksi Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2010).

Indikasi SBY dalam bahaya dapat terlihat dari menggelindingnya wacana pemakzulan yang saat ini telah menjadi wacana publik secara umum, tidak hanya Pasus Century yang mewacanakan. Beberapa pihak dari kekuatan masyarakat sipil juga tak kalah lantang menyuarakan soal pemakzulan ini.

ICW, Aliansi-aliasi masyarakat sipil serta LSM juga tak henti-hentinya mengampanyekan pemakzulan terhadap Boediono. Baik dilakukan melalui statemen-statemen media maupun aksi jalanan seperti saat peringatan 100 hari pemerintahan SBY, Kamis (29/1).

Meski isu pemakzulan ini dibantah, tetapi isu ini tidak berhenti, bahkan terus mengalir mencari celahnya. SBY harus sadar bahwa jika isu ini tidak direspons secara benar, akan sangat membahayakan dirinya dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya.

Prediksi ini bisa saja tak terbantahkan sebab, faktanya partai koalisi tidak bisa diatur sepenuhnya oleh kordinator koalisi, Partai Demokrat. PKS, PAN dan PPP sepertinya tak ambil pusing meski bosnya ada di kabinet. Hanya PKB yang terlihat nurut dan manut atas kemauan sang bos yang ada di kabinet.

PKS bahkan secara terang-terangan merasa tak ada kaitannya antara sikap kritisnya dengan koalisi di kabinet. Hal ini tentu saja menunjukkan PD sebagai parpol pemimpin koalisi tidak bisa mengendalikan parpol-parpol anggota koalisinya. Jika kondisi seperti ini tidak bisa dibenahi, posisi SBY akan sangat berbahaya, bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya dengan lebih
cepat.

Untuk itulah, diperlukan sikap tegas SBY merespons semua anomali yang terjadi di sekitarnya. Salah satunya selain merapikan kembali barisan koalisi, SBY perlu membuat kebijakan-kebijakan SBY yang populis.

Selama ini SBY atau pembantunya beberapa kali membuat kebijakan yang tidak populis dan cenderung ‘melukai’ hati rakyat setelah jadi presiden pada periode II. Misalnya, membuat rencana kenaikan gaji presiden dan pejabat, pemberian mobil dinas baru yang harganya selangit, dan ‘membiarkan’ kasus-kasus sensitif tidak ditangani dengan cepat seperti kasus Century, Bibit-Chanda dan lain-lain.

Belum lagi soal adanya tudingan mengenai adanya permainan dalam lingkaran Istana sendiri soal kasus-kasus seperti pembunuhan Nasrudin dan Antasari, kasus terkuaknya fasilitas mewah bagi napi tertentu dan kasus lainnya.

Tak heran jika SBY bersikap seperti sekarang ini yang cenderung pasif dan lambat, gerakan ini akan semakin meluas. Fraksi Partai Gerindra lah ternyata yang membuka pintu itu secara terang-terangan.

“Sudah waktunya pemakzulan, tidak ada yang perlu ditunggu. MK sudah siap. Kita melihat ada fakta di Pansus. Bagi kami pemakzulan harus segera dilakukan,” sambung Rindoko tanpa merinci fakta apa yang terungkap dan bisa jadi alasan melakukan pemakzulan.

Deklarasi Ormas Nasional Demokrat oleh Surya Paloh dkk di Istora Senayan hari ini juga bisa semakin memperlihatkan ada ‘kekuatan’ lain yang bisa mengancam SBY. Deklarasi dihadiri oleh para tokoh nasional dari lintas parpol dan lintas ormas.

Bisakah SBY secara ksatria menyelesaikan semua ini dengan tetap menjunjung tinggi demokrasi? ( detik.com )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.