Imam Suroso : Menteri Ketenagakerjaan Harus Cerdas Sikapi Gelombang PHK
Drs. H. Imam Suroso, MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
Jakarta. Seputar Nusantara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa sepanjang September 2015 telah terjadi 27.000 pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal itu terjadi lantaran berbagai hal, di antaranya karena pelemahan rupiah terhadap dollar AS dan pelambatan ekonomi nasional.
Hariyadi menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tercatat lebih dari 724.000 pegawai yang mencairkan dana jaminan hari tua (JHT) sepanjang Januari- September 2015.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 210.000 pegawai di antaranya mencairkan JHT di bulan September 2015.
” Di 1- 28 September itu tercatat 210.000 lebih pekerja kita yang mencairkan jaminan hari tua. Dari 210.000 itu ada 27.000 yang dikategorikan PHK,” kata Hariyadi, seusai menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Hariyadi mengungkapkan, 27.000 pegawai itu kemungkinan besar di-PHK karena perusahaan tempatnya bekerja sudah tidak beroperasi. Sedangkan jumlah lainnya dianggap mencairkan JHT karena mengundurkan diri.
Menurut Drs. H. Imam Suroso, MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa dengan kondisi PHK yang mencapai 27.000 di bulan September 2015, selaku anggota Komisi IX DPR dirinya sangat prihatin dan berharap ada solusi dari pemerintah.
” Seharusnya Menteri Ketenagakerjaan bisa bekerjasama yang baik dengan para pengusaha pemberi kerja. Jangan hanya beralasan karena rupiah terus melemah, itu bukan alasan. Jangan sampai pekerja bagaikan habis manis sepah dibuang,” ungkap Imam Suroso kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Rabu 30 September 2015.
Menurut Imam Suroso, kondisi rupiah yang melemah itu karena faktor resesi dunia. Negara- negara lain di dunia juga mengalami krisis ekonomi, seperti di Suriah dan Yugoslavia. Bahkan, warga negara Suriah banyak yang mengungsi dan menjadi imigran ke negara lainnya, sehingga banyak yang meninggal di lautan.
” Beberapa negara di Timur Tengah dan Eropa juga mengalami resesi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus proaktif memberikan lapangan kerja bagi rakyat dan membantu pengusaha mengamankan usahanya. Pemerintah harus membantu dunia usaha, baik dari segi birokrasinya, pajak maupun kebijakan lain. Jangan sampai pajak perusahaan digenjet, karena saya khawatir, itu jadi alasan pengusaha untuk mem- PHK karyawannya,” ucap Politisi PDI Perjuangan ini.
Imam Suroso menegaskan agar Menteri Ketenagakerjaan pintar bermain, dalam artian cerdas dalam menyikapi persoalan PHK ini. Sehingga Menteri bisa melakukan pendekatan kepada pengusaha agar dapat mempertahankan karyawannya. Menteri juga harus mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan win win solution antara pengusaha dan pekerja.
” Mestinya Menteri Ketenagakerjaan bisa segera membuat program pelatihan- pelatihan bagi karyawan yang terkena PHK, sehingga bisa bekerja kembali. Lobby kepada Kedutaan Besar asing juga penting, agar bisa menampung tenaga kerja formal/ resmi, yang punya keahlian, agar dapat bekerja di luar negeri,” terang Imam Suroso.
” Menteri Ketenagakerjaan harus cerdas. Harus mampu bekerjasama dengan Kementerian terkait seperti Mendikbud dan Menlu, agar tenaga kerja mendapatkan pelatihan dan bisa bekerja diluar negeri melalui jalur formal dan keahlian,” pungkas Imam Suroso di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN
- Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Minta RPJPN 2025- 2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru