Luthfi A Mutty Cecar Menteri Agraria Tentang Pungli Kantor Pertanahan
Luthfi A Mutty, Anggota Komisi II DPR
Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Luthfi A Mutty protes keras kepada Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil terkait pungutan liar (pungli) dalam proses pembuatan sertifikat tanah.
Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi II saat Rapat Kerja dengan kementerian tersebut, Selasa (27/09/2016).
Praktik kotor ini menurutnya hampir terjadi di semua wilayah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Warga yang mestinya dikenai biaya pengurusan sertifikat yang murah, malah jadi terbebani.
“ Kalau ada orang berurusan dengan kantor pertanahan itu yang ada dalam persepsi mereka itu lama dan mahal. Karena tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai urusan selesai. Kenapa mahal? Karena tidak jelas biaya yang dibutuhkan sampai urusan itu selesai,” ucap Luthfi.
Menurut politisi NasDem ini, Indonesia yang berambisi bisa menyelesaikan proses pendaftaran tanah tahun 2025 mendatang, akan gagal jika praktik pungli dan birokrasi yang rumit tidak segera diselesaikan. Proses yang lama karena tidak adanya NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) menurut Luthfi jadi biang keladi ruwetnya birokrasi di kantor pertanahan.
Selain itu, biaya yang mahal membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan status tanahnya. Lagi-lagi birokrasi jadi biang keladinya. Kenyataan ini diperparah adanya oknum petugas di lapangan yang “bermain” sehingga muncul pungli.
Luthfi kemudian membeberkan beberapa catatan yang ia dapatkan dari pertemuan dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) wilayah Sulawesi Tengah. Setidaknya ada 9 biaya yang kebenarannya harus diklarifikasi oleh Menteri Agraria dan BPN Sofyan Djalil.
Dana- dana itu antara lain, dana partisipasi yang besaranya Rp 100 ribu untuk setiap besaran satu milyar rupiah dan berlaku kelipatan. Selain itu ada dana kontribusi, biaya permohonan hak, biaya perpanjangan hak?, biaya peningkatan hak yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, biaya pelaksanaan keputusan sidang mencapai ratusan juta rupiah, pemaksaan pengukuran ulang, sertifikat yang sebenarnya belum gugur dipaksa untuk diukur ulang, biaya pengecekan sertifikat, dan biaya untuk pencabutan pemblokiran, dikenakan Rp 25 juta -50 juta per sertifikat.
Luthfi bahkan menyebut Kantor Pertanahan sebagai sarang penyamun. Ia berharap Menteri Sofyan Djalil bisa membereskan persoalan pelik di tingkatan staf kantor pertanahan tersebut.
“ Saya sangat berharap Pak Sofyan bisa membersihkan ini penyamun-penyamun yang ada dikantor Bapak. Saya sangat kasihan bapak masuk ke sarang penyamun nanti,” ungkap Luthfi.
Selain itu, dia juga meminta Menteri Agraria mengaktifkan kembali Komputer Kantor Pertanahan (KKP) sebagai program pelayanan pengurusan pertanahan. KKP bisa dikontrol secara real time baik kantor BPN pusat dan daerah, sehingga pengawasan terhadap pelayanan bisa dilakukan di Jakarta. Namun demikian, persoalan bandwidth harus diperbesar demi optimalisasi pelayanan.
“ Di pertanahan itu ada Komputer Kantor Pertanahan, ketika orang berurusan dengan sertifikat dan lainnya bisa di kantor daerah dan di kantor pusat. Ternyata ini tidak efektif karena bandwhidt-nya kecil sehingga bisa operasional tengah malam,” katanya menutup pembicaraan. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN