Dr. Nova Riyanti Yusuf : DPR Tegaskan THR Harus Sudah Beres H-7 Lebaran

Dr. Nova Riyanti Yusuf, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi IX yang membidangi Ketenagakerjaan mengapreaiasi edaran Kemenakertans soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). THR diharapkan sudah selesai dibagikan pada seminggu sebelum lebaran.

” Menjelang hari raya Idul Fitri nanti, tentu banyak pengeluaran yang dibutuhkan oleh para tenaga kerja. Untuk membantu para pekerja atau buruh dan demi tercipta hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja, ada sebuah tradisi bagus yang sudah berjalan dengan sangat baik selama ini, yaitu pemberian THR Keagamaan,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Menurutnya pemberian THR Keagamaan adalah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 04/Men/1994 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Di dalam Permenakertrans tersebut diatur bahwa THR diberikan kepada Pekerja yang mempunyai masa kerja paling sebentar 3 bulan secara terus-menerus dan besarannya 1 bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja paling tidak 12 bulan atau diberikan secara proporsional bagi pekerja yang telah bekerja belum sampai 12 bulan.

” Saya sangat mengapresiasi langkah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, yang telah menerbitkan Surat Edaran nomor 05/Men/VII/2012 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersamaan,” kata Nova.

Dia mengharapkan pembayaran THR Keagamaan tahun ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh karyawan yang berlebaran.

” Paling tidak tujuh hari sebelum lebaran (H-7), THR harus sudah dapat diterima oleh para pekerja/buruh agar supaya mereka dapat mempersiapkan perayaan lebaran tahun ini dengan tenang dan meriah,” tegas Politisi dari Partai Demokrat ini.

Sementara tim yang dibentuk pemerintah harus mengawasi pemberian THR. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya tak boleh ada kejadian keterlambatan lagi. ” Diawasi oleh Tim Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran,” pungkas Nova. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.