Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah Selenggarakan Kegiatan Sosialisasi dan DESK Pencairan Bantuan Sosial RTLH Tahun 2026

Keterangan foto : Eko Yulianto, S.E., M.M., Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah

Purworejo. Seputar Nusantara. Dinas Perkimtan (Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan DESK Pencairan Bansos RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 7 September 2026 di Kantor Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo dan dihadiri oleh Jajaran Dinas Perkimtan, dan para Kepala Desa/ Lurah.

Menurut Eko Yulianto, S.E., M.M., Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo bahwa Dasar Hukum Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Purworejo adalah Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025).

Keterangan foto : Peserta Sosialisasi dan DESK Pencairan Bansos RTLH Tahun 2026 mendengarkan dengan seksama pemaparan dari Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo

” Sedangkan besaran bantuannya berupa bantuan uang untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Kabupaten Purworejo tahun 2026. Besaran bantuannya adalah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk masing- masing penerima bantuan,” ungkap Eko Yulianto kepada Media Online seputarnusantara.com setelah acara Sosialisasi tersebut selesai pada Selasa, 7 September 2026.

Lebih lanjut Eko menjelaskan bahwa kegunaan bantuan tersebut yang pertama adalah dana bantuan digunakan untuk pembelian bahan bangunan untuk penyempurnaan/ perbaikan rumah. Kemudian kegunaan yang kedua adalah bahwa dana bantuan tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan : upah tenaga kerja/ tukang, administrasi dan perjalanan.

” Sumber dana program ini dari APBD Murni Pemerintah Kabupaten Purworejo. Nanti setelah ada APBD Perubahan, direncanakan akan ada tambahan lagi. Saya berpesan kepada para penerima bantuan RTLH supaya pertama, menggunakan dan memanfaatkan program Pemerintah Kabupaten Purworejo ini dengan sebaik- baiknya,” terang Eko.

Keterangan foto : Daftar penerima Bantuan Dana RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Kabupaten Purworejo tahun 2026

Kemudian kedua, agar masyarakat penerima bantuan mengerjakan program ini, sehingga masyarakat penerima bantuan tersebut, rumahnya menjadi nyaman dan sehat setelah direnovasi. Ketiga, dengan adanya program bantuan renovasi rumah ini, rumah penerima bantuan menjadi lebih estetik.

” Program bantuan dana untuk RTLH ini sangat mendukung visi dan misi Bupati Purworejo. Karena dengan adanya program ini, masyarakat yang awalnya mempunyai rumah yang tidak layak huni, maka kemudian rumahnya menjadi layak huni, sehat, estetik dan tidak kumuh,” pungkas Eko Yulianto di penghujung wawancara dengan Media Online seputarnusantara.com (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.