Nasir Djamil : Kewenangan KPK Akan “Dibonsai”, KPK Haruslah Kreatif

Nasir Djamil, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi III DPR dalam usulan revisi UU KPK akan memangkas kewenangan penuntutan dan penyadapan KPK. Karena itu, lembaga superbodi itu diminta untuk kreatif. ” KPK harus kreatif lah,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Nasir Djamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Menurut Nasir, wacana pemangkasan kewenangan itu bukanlah wacana baru dan sudah sering dibahas. KPK diminta menyesuaikan diri jika memang usulan itu terwujud.

” Sebenarnya wacana itu kan sudah lama. Waktu 2009 lalu kan sudah mau disembelih penuntutannya. Abraham Samad jangan pesimis,” ujarnya.

Sebelumnya, draft usulan revisi UU KPK telah sampai di Badan Legislasi (DPR) DPR. Anggota Baleg, Buchori Yusuf, mengungkap beberapa pasal dalam draft usulan itu akan memangkas beberapa kewenangan KPK.

Politisi PKS itu menjelaskan, selain mengusulkan masalah SP3, Komisi III juga mengusulkan sejumlah pasal baru yang ‘mengotak-atik’ beberapa kewenangan KPK, seperti penuntutan dan penyadapan.

” Penyadapan itu belum diatur secara rinci, dalam draft diusulkan harus minta izin ke pihak pengadilan. Penuntutan, dalam draf itu diusulkan penuntutan tidak ada di KPK,” ujar Buchori, Rabu (19/9).

Selain kedua kewenangan itu, draft usulan itu juga memuat kemungkinan SP3 kasus korupsi dan pembentukan lembaga pengawas KPK. Ketua KPK Abraham Samad sendiri menolak keras usulan itu. Menurutnya, jika kewenangan penuntutan KPK dipangkas, lebih baik KPK dibubarkan.

” Kalau kewenangan penuntutan dan penyadapan dipreteli, lebih baik KPK dibubarkan,” kata Abraham. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.