Komjen Pol. (Purn) HM. Nurdin : Gedung Baru KPK Untuk Tingkatkan Kinerja

Komjen Pol. (Purn) Drs. HM. Nurdin, MM., Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

Jakarta. Seputar Nusantara. Pembangunan gedung baru dan Griya Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Lahan Milik KPK Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kuningan- Jakarta Selatan, mulai dilakukan. Hutama Karya (HK) adalah pihak kontraktor yang memenangi tender proyek pembangunan gedung baru tersebut.

Pembangunan gedung baru KPK itu ditandai dengan pemasangan tiang pancang dan cap telapak tangan oleh perwakilan masing-masing pihak. Pemasangan ini simbol untuk menancapkan ikrar yang sangat kuat untuk pemberantasan korupsi di negeri ini.

Gedung baru KPK akan dibangun di lahan yang berbentuk trapesium, seluas 8 hektare. Nilai kontrak proyek itu sebesar Rp 195 miliar dengan anggaran multiyears. Nilai kontrak Rp 195 miliar, akan selesai sesuai kontrak 18 bulan. Ini kontrak tahun jamak 3 tahun anggaran, 2013, 2014 dan 2015.

Menurut Komjen Pol. (Purn) Drs. HM. Nurdin, MM., Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa pembangunan gedung baru KPK memang sangat sesuai dengan kebutuhan akan kinerja KPK. Sebab selama ini, gedung yang ada, kurang menunjang kinerja KPK yang sangat berat. Maka pembangunan gedung baru KPK sudah tepat.

” KPK memerlukan gedung baru, karena gedung sekarang ini yang ada di Kuningan terlalu berdesakan. Maka kita Komisi III DPR RI menyetujui pembangunan gedung baru KPK yang ada di daerah Guntur tersebut,” ungkap HM. Nurdin kepada seputarnusantara.com di gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Kamis 19 Desember 2013.

HM. Nurdin menjelaskan bahwa, mudah- mudahan pembangunan gedung baru KPK berjalan sukses, karena itu untuk meningkatkan kinerja KPK. Untuk anggarannya sebesar Rp 195 miliar melalui anggaran multiyears selama 18 bulan, yakni anggaran tahun 2013, 2014 dan 2015.

” Kinerja KPK, disamping didukung oleh gedung baru, juga harus didukung dengan personil yang memadai. Oleh karena itu penambahan personil KPK merupakan kebutuhan yang sangat penting,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

Mengenai wacana pembentukan perwakilan KPK di daerah, menurut HM. Nurdin, sebaiknya belum dulu direalisasikan. Sebab sudah ada korsup (koordinasi dan supervisi) antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, itu yang perlu ditingkatkan.

” Kan ada Kejaksaan dan Kepolisian, saya rasa itu yang perlu ditingkatkan koordinasi dan supervisinya. Jadi untuk memberantas korupsi di daerah, KPK bisa bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian, itu yang perlu terus ditingkatkan,” pungkas HM. Nurdin di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.