Azam Azman Natawijaya : Kunjungan Kerja Komisi VI Untuk Evaluasi Program

Ir. H. Azam Azman Natawijaya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Dalam waktu dekat ini, Komisi VI DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Papua Barat. Kunjungan kerja anggota Komisi VI DPR RI ini akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2014. Untuk Papua Barat pada tanggal 13 Juli 2014 dan untuk Maluku Utara dan Sulawesi Utara pada tanggal 5 Agustus 2014.

Menurut Ir. H. Azam Azman Natawijaya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa fungsi kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah untuk melihat sejauhmana program- program pemerintah, dalam hal ini mitra- mitra Komisi VI DPR, melaksanakan apa yang sudah diputuskan melalui APBN. Apakah yang sudah disetujui oleh Komisi VI DPR itu sudah sesuai dengan peruntukannya dan bagaimana hasilnya. Intinya kunjungan kerja Komisi VI DPR adalah untuk evaluasi program.

” Di masing- masing wilayah, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, yang menurut laporan Kementerian dan Lembaga mitra Komisi VI itu sudah dilaksanakan. Selain itu, apakah BUMN di daerah ada hambatan dan kita ingin menggali  informasi dari pejabat daerah. Apakah BUMN di daerah ada kesulitan, hambatan, dan kinerjanya bagaimana? Kita harus tanya ke pejabat daerah,” ungkap Azam Azman Natawijaya kepada seputarnusantara.com di Gedung Komisi VI DPR RI, pada Rabu 25 Juni 2014.

Azam memaparkan bahwa, Komisi VI DPR harus mengecek langsung ke daerah bagaimana perkembangan dari BUMN- BUMN tersebut. Disamping itu, Komisi VI DPR juga akan mengecek perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah, apakah ada kendala- kendala yang dihadapi atau tidak. UMKM apakah betul- betul tumbuh di daerah dan apakah sudah dibantu oleh perseroan atau belum. Karena perseroan juga mempunyai tugas membantu UMKM melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

” Sesuai yang tertuang dalam UU No. 19 tahun 2003 bahwa BUMN harus membina usaha mikro, kecil dan menengah ditempat dimana BUMN tersebut beroperasi. Kemudian, juga masalah Perbankan di daerah. Apakah Perbankan sudah menyalurkan program- program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, diantaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat). Apakah KUR sudah berjalan lancar di daerah, karena KUR ini merupakan program pemerintahan SBY untuk membantu usaha rakyat kecil,” tegas Azam, Politisi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut Azam menjelaskan, bahwa di daerah apakah Perbankan dalam memberikan kredit masih menggunakan agunan. Sebab sesuai dengan memorandum 3 bahwa di Perbankan, kredit usaha rakyat yang dibawah Rp 20 Juta tanpa menggunakan agunan, sedangkan kredit usaha rakyat diatas Rp 20 Juta menggunanakan agunan 30% dari nilai yang dipinjam, yang 70% dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo.

” Ini yang perlu kita pantau, sebab kalau tidak kita pantau, di daerah juga pertumbuhannya dapat terganggu. Seperti program pemerintah pusat yang kita setujui di Komisi VI DPR adalah revitalisasi pasar tradisional. Kita mendapatkan informasi dari perwakilan Provinsi Papua Barat, bahwa pasar tradisional belum mendapatkan bantuan pemerintah. Maka ini akan kita cek baik ke Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian terkait,” terang Politisi Partai Demokrat ini.

Kalau memang belum ada bantuan, lanjutnya, kita akan dorong agar Kementerian terkait memberikan bantuan di Papua Barat. Agar seluruh rakyat dan wilayah Indonesia ini bisa maju dan berkembang pesat. Jadi tidak hanya di daerah tertentu saja, tetapi pemerataan kemajuan dan perkembangan harus ada di seluruh wilayah Indonesia.

” Setiap kunjungan kerja DPR, kita akan mencari informasi dari masyarakat dan pejabat daerah. Kita juga akan mendengar dan melihat dari sisi- sisi yang lain, agar betul- betul memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkas Azam Azman Natawijaya di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.