Refly Harun : Pilkada Melalui DPRD Lebih Rawan Politik Uang & Ongkos Lebih Besar

Jakarta. Seputar Nusantara. Parpol koalisi Merah Putih memilih mendukung Pilkada melalui DPRD dengan argumen politik uang yang rentan terjadi bila Pilkada dilakukan secara langsung. Tapi pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai, justru pemilihan melalui DPRD lebih rentan politik uang.

“Tidak ada jaminan kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak ada money politics, bahkan lebih kentara karena menentukan hasil pemilu secara langsung. Ongkosnya pun lebih besar karena terukur berapa suaranya dan sebagainya,” kata Refly Harun dalam diskusi tentang RUU Pilkada di Jalan Cikini Raya, Jakpus, Jumat (5/9/2014).

Refly mencontohkan, dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2003 melalui DPRD dimana hasilnya dikenal dengan kelompok 37 dan 38 karena beda satu suara.

“Yang terjadi DPRD disuap dengan koper uang. Jadi setelah Pilkada berlangsung DPRD-nya kaya lalu kepala daerahnya masuk penjara. Saat itu Syahrial Oesman,” ujar Direktur Eskekutif Correct itu.

Politik uang menurut Refly bisa dihindari dengan membuat aturan yang tegas bukan dengan mengubah sistem pemilunya. Misal, calon kepala daerah atau timses yang kedapatan politik uang maka calon didiskualifikasi.

“Kalau diganjar dengan diskualifikasi, maka saya yakin money politics akan terhindarkan. Karena bukan hukuman penjara dan denda yang ditakutkan, tapi diskualifikasi yang membuat mereka tidak terpilih,” ucapnya.

Karena itu Refly menganggap argumentasi apapun soal kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak tepat, termasuk argumen soal ongkos pemilu yang mahal dan munculnya konflik horizontal pasca pemilu.

“Menurut saya alasan menolak pemilukada langsung tidak justified, tidak benar, tidak logis dan seperti orang putus asa. Menghadapi masalah di sini, tapi lari,” imbuhnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.