H. Totok Daryanto : Elit Partai Jangan Keluar Dari Garis Kepentingan Rakyat

H. Totok Daryanto, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)

Jakarta. Seputar Nusantara. UU MD3 (Undang- Undang Mengenai Kedudukan DPR, DPD dan DPRD) maupun peraturan Tatib (Tata Tertib) yang disusun oleh DPR, itu menjadi kerangka hukum untuk menentukan Pimpinan Dewan. Isinya sudah banyak diketahui bahwa, berbeda dengan UU yang lalu, sekarang ini tidak otomatis partai pemenang Pemilu menjadi Ketua DPR. Sekarang ini di introdusir menjadi model pemilihan secara paket.

Hal tersebut disampaikan oleh H. Totok Daryanto, SE, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) kepada seputarnusantara.com pada awal September 2014 di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan.

” Memang kalau dilihat dari segi konstitusi, aturan ini lebih dekat pada amanat konstitusi. Pada tahun 2004 juga modelnya sama seperti ini. Yang menjadi kegalauan para elit politik sekarang ini adalah, siapa yang nantinya dihasilkan dengan model seperti ini. Saya beranggapan bahwa apa yang sudah disepakati dalam UU MD3 maupun Tatib ini, sebenarnya masih  sangat dinamis,” tegas Totok Daryanto.

Totok Daryanto lebih lanjut menerangkan, karena paket, itu tergantung dari isinya apa, jadi semua kembali kepada kesepakatan antara para elit partai politik untuk melakukan bargaining diantara mereka untuk mengisi jabatan- jabatan Pimpinan Dewan. Ini lebih kepada kepentingan elit politik, tetapi sebetulnya adalah bagaimana dinamika politik yang terjadi sekarang ini, jangan sampai offside atau keluar garis. Garis politiknya itu apa, garis politiknya adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

” Jadi, para elit politik harus sadar bahwa mereka sedang melakukan permainan yang dimungkinkan oleh konstitusi, tetapi jangan sampai keluar dari garis kepentingan rakyat. Saya menegaskan ini, karena sangat penting. Kalau saja nanti terjadi pengelompokan dua kekuatan politik, yang satu memerintah dan lainnya melakukan fungsi kontrol/ penyeimbang, itupun tidak akan berani keluar dari logika politik yakni kepentingan rakyat. Karena kalau keluar dari itu offside namanya,” tambah Politisi PAN ini.

Menurut Totok Daryanto, Pemerintahan Jokowi- JK tidak perlu khawatir terhadap konstelasi apapun yang terjadi di DPR, sejauh apa yang dilakukan itu sesuai dengan harapan dan kepentingan rakyat. Jika pemerintahan Jokowi- JK sesuai dengan harapan dan kepentingan rakyat, pasti akan mendapatkan dukungan dari Parlemen siapapun yang menjadi pimpinan Dewan. Karena anggota Dewan itu adalah orang- orang politik yang memahami logika politik dan suasana batin rakyat.

” Tidak ada satupun partai politik yang berani melanggar offside. Yang penting adalah bagaimana pemerintahan Jokowi- JK bekerja untuk kepentingan rakyat dan memberi harapan besar kepada rakyat untuk memajukan bangsa. Kalau Parlemen menjadi lebih kuat dan bisa mengontrol pemerintah dengan objektif dan konstruktif, saya kira yang diuntungkan adalah rakyat,” tegasnya.

Dan bahayanya dalam demokrasi, lanjutnya, kalau suatu kekuatan dikooptasi oleh satu kekuatan lainnya, itu sangat bahaya. Walaupun sistemnya demokratis, tetapi nanti akan bisa otoriter. Semua proses ini belum final, itu tergantung dinamika politik dan negosiasi diantara para elit partai politik.

” Saya kira ada koridor politik yang tidak bisa ditabrak oleh siapapun, termasuk aktor politik yakni kepentingan rakyat tadi. Dan yang perlu saya pertegas lagi, tidak ada satupun pasal yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa menjadi pimpinan Dewan. Sistemnya paket, sehingga komunikasi politik para elit partai akan menentukan. Semua bisa terjadi diluar prediksi, karena politik itu kan sangat dinamis,” pungkas Totok Daryanto dipenghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.