Imam Suroso Cocok Jadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Jokowi

Jokowi (kiri) dan Imam Suroso (kanan)

Jakarta. Seputar Nusantara. Keputusan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan jatah 16 kursi Menteri untuk partai politik pendukung mendapat sorotan miring. Lantas, apa sebenarnya alasan Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengalokasikan 16 kursi Menteri untuk orang parpol?

” Hal itu berkaitan dengan dukungan politik. Berkaitan juga dengan hubungan Pemerintah dengan Dewan,” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (16/9/2014). Jokowi merasa perlu merangkul kekuatan partai politik, terutama yang telah mengusungnya dalam Pilpres 2014 lalu. Harapannya, pemerintahannya mendapat dukungan saat menjalankan program-program prioritas sehingga berjalan dengan baik.

Namun, Jokowi menolak keputusannya itu disebut bentuk bagi-bagi kursi. Bagi Jokowi, praktik transaksional bagi-bagi kursi Menteri itu dilakukan sebelum Pilpres dimulai. Jokowi mengaku bahwa proporsi 16 kursi Menteri untuk parpol dan 18 kursi Menteri untuk profesional nonparpol baru dikalkulasikan setelah menang dalam Pilpres lalu.

” Bedanya, sekarang saya punya kalkulasi dulu. Kalau sudah begitu parpol mau setor 100 (kader) ndak apa-apa, mau setor 50 (kader) ndak apa-apa. Wong belum tentu saya ambil juga,” ujar Jokowi. Jokowi menegaskan dirinya tidak akan bisa diintervensi saat memilih siapa orang parpol yang akan menjadi pembantunya nanti.

Jokowi juga sudah memastikan bahwa Kementerian yang akan dipimpin figur Menteri profesional murni antara lain Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Menteri Pertanian.

Menurut Drs. H. Imam Suroso, MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa orang boleh- boleh saja khawatir mengenai masalah Kabinet Jokowi, tetapi itu merupakan hak prerogatif presiden. Masalah Menteri itu adalah hak prerogatif Presiden, jadi mau dibuat 16, 20, 24 atau 34 Kementerian itu sudah menjadi hak dan kewenangan Presiden.

” Tergantung pada situasinya bagaimana, kalau memang sekarang Jokowi merasa perlu tetap 34 Kementerian, ya itu memang menjadi sebuah kebutuhan. Karena sudah barang tentu, itu semua sudah dipikirkan secara matang- matang dan merupakan kebutuhan yang prioritas,” ungkap Imam Suroso kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara1 DPR- Senayan, pada Selasa 16 September 2014.

Imam Suroso memaparkan, masalah 16 Kemenetrian yang akan dijabat oleh kalangan partai politik, yang terpenting adalah dia profesional di Kementerian yang dijabatnya. Contohnya, Kementerian yang bermitra dengan Komisi IX seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, itu politisi yang cocok duduk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentunya politisi yang duduk di Komisi IX.

” Ya seperti saya ini, tentu cocok menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Karena seperti kami ini sudah sangat menguasai masalah- masalah tenaga kerja dan transmigrasi. Jadi itu canggih dan profesional, karena seperti saya ini sudah punya masa kerja di DPR selama 5 tahun dan menguasai masalah- masalah yang ada di Komisi IX DPR,” terang Imam Suroso.

Selanjutnya Imam Suroso menegaskan bahwa, jika dirinya terpilih oleh Jokowi menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tentunya Kementerian yang dipimpinnya akan sehat, karena sudah menguasai masalah dan sudah terbiasa bekerja di lapangan. Sehingga pemerintahan yang baru nanti ini akan lebih bagus.

” Mengenai komposisi Menteri dari partai politik dan profesional murni, yang penting adalah dia mumpuni di bidangnya. Sehingga walaupun dia berasal dari kalangan parpol, tidak masalah jika memang profesional dan mumpuni di bidang Kementeriannya,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih jauh Imam Suroso menerangkan, mengenai jumlah Kementerian kabinet Jokowi yang tetap 34, setelah melalui pertimbangan yang matang, kalau dipangkas ramping, dikhawatirkan struktur birokrasinya akan menjadi rusak dan kacau balau. Kalau rusak pasti akan ada mutasi besar- besaran, sehingga akan menimbulkan kekacauan birokrasi.

” Pesan saya kepada para Menteri di Kabinet Jokowi, bahwa Menteri itu merupakan orang- orang yang terpilih dan sudah melalui seleksi yang ketat oleh Jokowi. Menteri harus tetap menjaga marwah Kabinet Jokowi dan harus tetap bersih. Menteri sebaiknya mengikuti gaya blusukan seperti Pak Jokowi, sehingga bisa menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan gunakanlah anggaran negara dengan sebaik- baiknya,” pungkas Imam Suroso di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.