DR. Pieter Zulkifli Simabuea, SH.,MH. : Kapolri dan Wakapolri Harus Mampu Percepat Reformasi Kultural Polri

DR. Pieter Zulkifli Simabuea, SH.,MH, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Sudah saatnya pergantian Wakapolri memberikan gambaran bahwa Polri berbenah, profesional dan objektif dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Polri harus mampu memenuhi harapan rakyat dengan bersikap tegas, adil dan tidak berpihak pada kepentingan elit.

Hal tersebut disampaikan oleh DR. Pieter Zulkifli Simabuea, SH.,MH, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Pieter, dengan diangkatnya Nanan Soekarna sebagai Wakapolri yang baru seharusnya bisa mempercepat reformasi kultural di tubuh Polri. ” Saya berharap Kombinasi antara Kapolri Pak Timur Pradopo dan Wakapolri Pak Nanan Soekarna akan mampu membangun citra dan integritas Polri yang selama ini diragukan oleh publik,” ungkap Pieter Zulkifli kepada seputarnusantara.com di Gedung DPR- Jakarta.

” Saya berharap pada masa yang akan datang, semua pihak melihat kinerja Polri atas landasan konstitusi, bukan atas kepentingan elit. Sehingga kinerja Polri akan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Pieter Zulkifli memaparkan bahwa reformasi kultural Polri sangat dekat dengan tanggung- jawab moral terhadap wibawa dan integritas lembaga. Kinerja Polri dapat baik sepanjang pimpinan Polri mampu memberikan tugas dan jabatan kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya.

” Saya berharap pimpinan Polri bisa memberikan jabatan sesuai dengan basic kompetensinya. Harapan saya ke depan tradisi kelompok A, kelompok B dst…ditubuh Polri dihilangkan. Jangan sampai orang yang bermasalah, tetapi mampu memberikan sesuatu kepada pimpinan kemudian dikasih jabatan, ini yang tidak benar,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai masalah perjudian yang kembali marak di Indonesia, menurut Pieter Zulkifli bahwa kita punya KUHAP yang jelas- jelas mengatur masalah perjudian. Sekarang tergantung niat dan keseriusan dari Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Kita punya UU yang lengkap kenapa tidak implementatif. Sehebat apapun produk  UU yang dibuat oleh DPR, tetapi kalau aparat penegak hukum tidak serius, maka tidak akan ada gunanya.

” Jadi menurut saya, tergantung kepada pimpinan Polri, bagaimana tanggung- jawab moral dan sosial dapat dibuktikan di masyarakat. Banyak orang hebat di Indonesia tetapi tidak mampu merubah citra lembaga penegak hukum di Indonesia, maka tergantung mereka ( aparat penegak hukum, red) serius apa tidak dalam menjalankan tugas. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.