John Pieris : Penetapan Gubernur Jogjakarta Tidak Berada di Ruang Hampa

John Pieris, Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku

Jakarta. Seputar Nusantara. Polemik masalah Keistimewaan Jogjakarta menjadi bahan perbincangan banyak kalangan. Dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi negara ikut sibuk membahasnya. Perbincangan polemik Keistimewaan Jogjakarta ada di warung kopi pinggir jalan hingga gedung mewah pemerintahan.

Polemik Keistimewaan Jogjakarta menjadi sangat menarik entah karena Provinsi tersebut pernah menjadi negara berdaulat dan menjadi ibukota negara atau entah mungkin karena momentum untuk pengalihan perhatian masyarakat terhadap suatu kasus besar di negeri ini?

Menurut John Pieris, Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku, masalah Keistimewaan Jogjakarta ini sudah dibahas oleh para pakar termasuk DPD dan DPR. Beberapa bulan terakhir ini para pakar dan wakil rakyat bersama- sama menggodok masalah polemik Keistimewaan Jogjakarta.

” Menurut saya, nomenklatur/ istilah pimpinan DIY sebaiknya jangan menggunakan istilah Gubernur Utama, tetapi diberi istilah Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta. Istilah Kepala Daerah Istimewa lebih rasional daripada Gubernur Utama,” ungkap John Pieris kepada seputarnusantara.com di Gedung DPD RI Senayan- Jakarta.

Menurutnya, kalau ada Gubernur Utama maka logikanya akan ada Gubernur Biasa. ” Mengapa Gubernur DIY tidak seperti jabatan Presiden, yang melekat 2 jabatan yakni kepala negara dan kepala pemerintahan. Mengapa Jogjakarta harus dipisah, antara jabatan Gubernur Utama dan Gubernur Biasa, bukannya ada satu kepala daerah di provinsi yakni Gubernur?’ tanya John Pieris sembari meyakinkan.

John Pieris memaparkan bahwa kita harus melihat Daerah Istimewa Jogjakarta secara rasional dan dengan kepala dingin. Sebaiknya untu masalah Gubernur Jogjakarta ditetapkan saja, karena sudah dipilih oleh masyarakat Jogjakarta. Sultan yang sekaligus sebagai Gubernur Jogjakarta sudah dipilih secara nurani oleh masyarakat Jogjakarta. Sehingga sangat rasional ketika Sultan Jogjakarta juga otomatis menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta.

” Penetapan tidak berada dalam ruangan hampa. Penetapan ada landasan konstitusinya, politics is the choice. Kesadaran politik harus sesuai dengan nilai- nilai yang terkandung dalam Undang- Undang,” pungkasnya. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.