Drs.H.Achmad Syafii,M.Si. : Suramadu Untuk Percepat Pembangunan Madura

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si., Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat asal Madura

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi V DPR RI menggelar Rapat dengan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu) pada Selasa, 8 Maret 2011 di Gedung DPR RI- Jakarta. Dalam rapat yang dipimpin oleh Drs. Yoseph Umarhadi, M.Si, Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut dihadiri oleh beberapa anggota Komisi V DPR dan pihak dari BPLS serta BPWS. Dalam rapat yang berlangsung lebih dari 4 jam tersebut dibahas berbagai masalah penting yang berkaitan dengan perkembangan penanganan korban lumpur Sidoarjo dan pengembangan wilayah Suramadu (Surabaya dan Madura).

Menurut Drs. H. Achmad Syafii, M. Si, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa ada beberapa persoalan yang terjadi di lapangan baik itu lembaga BPLS maupun BPWS. Terutama berkaitan dengan BPWS, karena ini merupakan lembaga baru maka masalah kelembagaan BPWS harus segera dikuatkan posisinya. Kemudian masalah struktural lembaga BPWS yang baru disahkan pada tahun 2010. Sekarang anggaran BPWS belum turun, padahal pada tahun 2011 anggaran BPWS sebesar RP 292 Milyar.

” Jembatan Suramadu sudah jadi, dibangunnya jembatan Suramadu dalam rangka percepatan pembangunan Surabaya dan Madura. BPWS bertugas untuk mengelola dan mengembangkan wilayah sekitar Suramadu,” terang Achmad Syafii kepada seputarnusantara.com di Gedung DPR- Senayan pada Selasa, 8 Maret 2011.

Menurutnya, secara kelembagaan, BPLS tidak menjadi persoalan, tetapi justru mengapa BPLS sudah mengajukan surat kepada presiden untuk dievaluasi. Apakah lembaga BPLS dipertahankan atau tidak. ” Sebenarnya yang terpenting adalah penyelesaian persoalan- persoalan di masyarakat terutama masalah ganti rugi korban lumpur Lapindo- Sidoarjo. Dan sebentar lagi komisi V akan melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo,” tambah Politisi Partai Demokrat asal Madura ini.

Lebih lanjut Achmad Syafii memaparkan bahwa BPWS dibentuk dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi, khususnya Surabaya dan Madura. Surabaya akan dijadikan sebagai kota pusat pembangunan ekonomi kawasan Indonesia Timur.

” Fokus yang harus diperhatikan adalah pertama, masalah Kelembagaan BPWS harus dimantapkan terlebih dahulu. Kedua, BPWS harus melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat disana, karena BPWS hidup ditengah – tengah masyarakat. Kalau komunikasi kurang baik, maka bisa terjadi tumpang tindih program kegiatan dan akan bisa menimbulkan benturan kepentingan,” tegas Achmad Syafii dengan mantap.

Berkaitan dengan masalah infrastruktur, Achmad Syafii menjelaskan, bahwa dulu sebelum ada jembatan Suramadu mungkin biasa, tetapi dengan sudah adanya jembatan Suramadu maka arus lalu lintas semakin padat. Dulu Kabupaten Bangkalan sepi, namun sekarang di Bangkalan sering terjadi kemacetan. Artinya, jalan raya di Madura harus ditingkatkan kualitasnya, karena bebannya semakin berat. Sementara ini di Madura ada jalan lintas utara dan lintas tengah. Sebaiknya segera dibangun jalan lintas selatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan di Madura.

” Nantinya akan dibangun 2 pelabuhan Internasional di Madura. Pertama pelabuhan khusus untuk pengembangan Tanjung Perak. Dan yang kedua adalah pelabuhan di kota ujung Madura sebagai kota penyangga yakni Bangkalan,” tandasnya.

Achmad Syafii mempertanyakan status jembatan Suramadu, ini jembatan tol atau jembatan biasa? Kalau disebut jembatan tol padahal dibiayai oleh keuangan negara. Tetapi kalau bukan tol alias jembatan biasa mengapa dipungut biaya Rp 30 ribu, padahal kalau jalan biasa tidak dibiayai oleh investor tetapi dibiayai negara. Ini yang menjadi persoalan sehingga menghambat percepatan pembangunan di Madura.

” Kami berharap agar dengan adanya jembatan Suramadu justru dapat mempercepat akselerasi pembangunan di Madura,” pungkas Drs. H. Achmad Syafii, M. Si, Politisi asal Madura ini. ( Aziz ).

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.