Hj. Gitalis Dwinatarina : Program dan Kebijakan Kesehatan Harus Pro- Rakyat

Hj. Gitalis Dwinatarina, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

Jakarta. Seputar Nusantara. ” Saya masih sering mendengar keluhan dari masyarakat, seperti masalah Jamkesmas ( Jaminan Kesehatan Masyarakat), mereka punya kartu Jamkesmas tetapi ketika mereka di rawat di Rumah Sakit kemudian butuh obat, tetap diarahkan beli obat di apotek. Padahal Jamkesmas seharusnya memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat,” ungkap Hj. Gitalis Dwinatarina, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) kepada wartawan seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan pada Senin, 14 Maret 2011.

Gita mencontohkan seperti kejadian di Garut, orang sakit kurang mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik. Hal ini disebabkan karena kesadaran para petugas RS (Rumah Sakit) kurang, sehingga masyarakat tidak terlayani dengan baik dan maksimal.

” Namun pada sisi lain saya cukup lega karena pada tahun 2011  ini, ada program Jampersal (Jaminan persalinan) untuk ibu- ibu yang melahirkan, jadi mereka yang bersalin mendapatkan pelayanan secara gratis. Hal ini cukup menggembirakan bagi kita semua,” terang Gita.

Ketika ditanya mengenai pelayanan RS kamar klas III untuk pasien miskin, Gita memaparkan bahwa tujuannya adalah untuk menggratiskan pasien miskin yang dirawat di RS kamar klas III. Tetapi kenyataannya masih ada pasien miskin yang ditolak RS kamar klas III.

” Sebetulnya masalahnya ada pada kesadaran aparat RS itu sendiri. Kalau mereka punya kesadaran, maka tentu akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah harus tegas kepada aparat RS yang nakal,” tegas Gita, Politisi PKB ini.

Gita memberikan saran- saran : pertama, pemerintah dalam mengeluarkan program dan kebijakan mengenai kesehatan haruslah yang pro- rakyat. Artinya seluruh program dan kebijakan pemerintah mengenai kesehatan, harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak membebani rakyat.

Kedua, harus ada pengawasan yang ketat kepada para aparat/petugas kesehatan, dan pada titik- titik tertentu haruslah diawasi secara lebih ketat agar tidak ada penyimpangan- penyimpangan di lapangan. Sebab, petugas kesehatan sudah digaji dengan uang rakyat, maka sudah semestinya mereka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.