Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si. : BPN Harus Perbaiki Tata Kelola Keuangan

Drs. H. Rusli Ridwan, M. Si., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi II DPR mendesak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Joyo Winoto untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sesuai laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010, yang menyatakan bahwa untuk Laporan Keuangan BPN RI Tahun 2009 mendapatkan opini disclaimer.

Hal tersebut disampaikan oleh Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN ( Partai Amanat Nasional ) kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI – Senayan pada Rabu, 16 Maret 2011.

Menurut Rusli, BPN RI harus meningkatkan kinerja seluruh satuan kerja di lingkungannya terkait dengan tata kelola keuangan dan peng- administrasian, sehingga akan meningkatkan opini BPK RI terhadap laporan keuangan BPN RI di tahun-tahun yang akan datang.

“Itu perlu dilaksanakan sesegera mungkin agar tidak mendapatkan opini disclaimer dari BPK RI sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.

Lebih lanjut Rusli memaparkan bahwa Komisi II DPR juga mendesak Kepala BPN RI untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan Program Sertifikasi Bagi Masyarakat (PRONA) secara lebih adil dan merata hingga ke daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.

Rusli menegaskan agar Kepala BPN RI untuk menindaklanjuti hal-hal, seperti percepatan dan penyelesaian Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kemudian, rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tentang pelayanan publik agar dilaksanakan oleh BPN RI sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public jo UU Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 38 ayat (1).

” Menurut saya, anggaran untuk BPN RI tahun 2011 harus dikurangi, sebab tata kelola keuangan BPN RI mendapatkan opini disclaimer. Karena BPN RI belum bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama di Kabupaten/ Kota. Pelayanan BPN RI masih sangat buruk, dan untuk memperbaikinya maka Pak Joyo Winoto harus diganti,” pungkas Rusli Ridwan. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.