Bambang Wuryanto : Kenaikan Harga BBM Untuk Menutup Defisit Anggaran

Bambang Wuryanto, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi, padahal dulu sempat menolak kenaikan harga BBM pada era pemerintahan Presiden SBY. Dulu, PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM karena tak setuju dengan argumentasi pemerintah.

” Hari ini kita harus melihat argumentasinya. Dulu saat BBM naik, pada waktu pemerintahan Presiden SBY, kita tolak argumentasinya,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Bambang Wuryanto di Gedung DPR- Senayan, Jakarta, Selasa 18 November 2014.

Pada waktu itu PDI Perjuangan mengeluarkan ‘buku putih’ sebagai argumentasi pijakan sikap menolak kenaikan harga BBM. Buku putih itu berisi postur APBN tandingan dan solusi agar BBM tidak perlu dinaikkan.

” Yang kita tolak adalah argumentasinya. Dalam buku putih itu tertuang argumentasi kita,” kata Bambang Wuryanto, Politisi PDI Perjuangan ini.

Namun kondisi saat ini sangat berbeda. Saat ini, menurut PDI Perjuangan, Indonesia mengalami defisit penerimaan pajak dan non pajak sebesar Rp 108 Triliun. Pemerintahan Jokowi lantas memutar otak untuk menutup defisit anggaran tersebut. Solusi terakhir adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

” Iya, tidak ada yang lain,” ucap Bambang Wuryanto.

Tentu rakyat akan terbebani dengan kenaikan harga BBM ini. Namun sudah ada ‘kartu-kartu sakti’ Jokowi yang bisa membantu meringankan beban yang harus ditanggung rakyat. Ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

” Untuk meningkatkan daya beli bagaimana? Kita kirim KKS. Untuk meningkatkan kesehatan bagaimana? Ada KIS. Untuk pendidikan bagaimana? Ada KIP. Sudah clear,” pungkas Bambang Wuryanto. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.