Talk Show DPD Perspektif Indonesia : Menyongsong Kabinet Baru Pro Daerah

Jakarta. Seputar Nusantara. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI pada Jumat, 24 Oktober 2014 mengadakan kegiatan Talk Show Perspektif Indonesia dengan Tema : ” Menyongsong Kabinet Baru Pro- Daerah.” Talk Show ini berlangsung dari pukul 14.00- 15.00, bertempat di ruang Pressroom DPD RI.

Dalam acara Talk Show tersebut hadir sebagai nara sumber diantaranya ; Parlindungan Purba (Senator dari Sumatera Utara/ Ketua Komite II DPD RI), Agus Purnomo (Anggota DPR RI dari Fraksi PKS), dan Adhie Massardi (Koordinator Gerakan Indonesia Bersih). Sedangkan sebagai Moderator Talk Show adalah Agrani Sihombing (RRI Pro3 FM).

Menurut Parlindungan Purba, bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo memilih para Menteri yang peduli terhadap daerah. Karena dengan memilih Menteri yang peduli terhadap daerah, maka diyakininya ke depan daerah- daerah di Indonesia akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan daerah sudah barang tentu akan turut menyumbang kemajuan Bangsa Indonesia.

” Para Menteri Jokowi juga harus punya attitude, talenta dan skill. Sebab dengan attitude, talenta dan skill, maka Kabinet Jokowi- JK akan dapat memberikan kemajuan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga hal tersebut sangat penting, karena akan dapat menopang kinerja Kementerian dan mempercepat akselerasi pembangunan nasional,” ungkap Parlindungan Purba.

Menurutnya, unsur daerah sangat penting dalam Kabinet Jokowi. Sebab, pembangunan di pusat dan nasional itu sangat integral dengan pembangunan di daerah. Sekarang ini banyak UU yang sektoral dan bertentangan dengan kepentingan nasional. Dan ada 3 hal masalah besar yang terjadi sekarang ini, yaitu ; masalah hubungan antara pusat dan daerah belum tuntas, banyak Kepala Daerah yang merasa tidak diperhatikan oleh pusat ; kemudian, masalah koordinasi antar Menteri dan Dirjen serta Direktur, ini harus diperbaiki lagi koordinasinya ; dan masalah perizinan, khususnya perizinan di bidang pangan, energi dan air yang berkaitan dengan perekonomian nasional.

Sedangkan menurut Agus Purnomo, bagi- bagi kekuasaan itu merupakan aset, sehingga terjadi tarik menarik kepentingan. Sekarang ini seharusnya Zaken Kabinet, maka sebenarnya lebih ringkas dan profesional. Kabinet kerja seharusnya bisa mempercepat visi, misi dan program Presiden dalam rangka memajukan bangsa. Oleh karena itu, Kabinet kerja harus diisi oleh orang- orang yang profesional dan gila kerja.

” 34 Kementerian pada pemerintahan Jokowi- JK, sudah barang tentu belanja modalnya lebih besar. Maka peranan Menteri Keuangan dalam merumuskan anggaran sangat vital dan besar. Menteri Keuangan juga sangat berperan besar dalam memberikan keputusan mengenai dana bagi desa- desa seluruh Indonesia,” ungkap Agus Purnomo, politisi dari PKS ini.

Lebih jauh Agus Purnomo memaparkan, mengenai kekhawatiran akan adanya Raja- Raja kecil didaerah, kita tidak perlu khawatir. Sebab dalam UU Nomor 23 tahun 2013 tentang Pemda, ada aturan yang berbunyi jika kepala daerah membangkang pusat, maka akan disekolahkan. Jika masih membangkang, disekolahkan lagi selama 6 bulan, masih juga sekolah lagi 6 bulan. Jika masih membangkan lagi, maka akan diganti melalui mekanisme pemilihan di DPRD.

Disamping itu Adhie Massardi menjelaskan, dalam pemilihan para Menteri, sebaiknya Jokowi- JK juga mempertimbangkan representasi, baik itu representasi politik maupun representasi daerah. Representasi politik sangat penting untuk mendapatkan dukungan politik di Parlemen, sedangkan representasi daerah juga penting untuk keseimbangan nasional, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika.

” Banyak hal yang aneh pada proses pembentukan Kabinet Jokowi- JK. Sebaiknya Jokowi- JK cepat mengambil keputusan dalam menentukan para pembantunya. Birokrasi di Kementerian juga harus diperbaiki, supaya mempercepat akselerasi pembangunan nasional,” ungkap Adhie Massardi.

Selanjutnya, menurut mantan juru bicara Gus Dur ini, mengenai maritim, filosofinya harus dipertegas lagi, apakah negara kita dipisahkan oleh laut atau negara kita disatukan oleh laut. Ini penting, supaya Kabinet yang pro Maritim dapat bekerja sesuai dengan filosofi tersebut. Menteri Perekonomian juga jangan yang neo liberalisme. Visi di Kabinet Jokowi- JK juga harus satu, sehingga dapat bekerja sama dengan baik sesuai dengan visi, misi dan program Jokowi- JK. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.