Mulyadi Desak Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Pecat Mustofa Assegaf

Mulyadi, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (korban pemukulan) masih terlihat luka dan lebam di wajahnya

Jakarta. Seputar Nusantara. Peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Mustofa Assegaf (Fraksi PPP DPR RI) kepada Mulyadi (Fraksi Partai Demokrat DPR RI) berbuntut panjang. Sang korban pemukulan Mulyadi melaporkan kasus pemukulan tersebut ke Polda Metro Jaya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menurut Mulyadi, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa pemukulan oleh Mustofa Assegaf kepada dirinya, sudah menjadi berita skala Nasional dan sangat mencoreng nama baik Institusi DPR, maka Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai Institusi penjaga nama baik DPR tentu akan langsung merespon peristiwa kriminal tersebut.

” MKD itu kan tujuannya untuk menjaga nama baik DPR. Nah dengan kejadian ini, terjadi penurunan martabat DPR, walaupun hanya dilakukan oleh satu orang (Mustofa Assegaf, red.), tetapi masyarakat menganggap itulah DPR, masyarakat menilai seperti itulah kelakuan DPR,” ungkap Mulyadi kepada seputarnusantara.com di lantai 9 Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Kamis 9 April 2015.

Mulyadi lebih lanjut memaparkan, MKD harus mampu merespon hal- hal seperti ini. Karena ini adalah pelanggaran yang sangat serius, sudah barang tentu sanksinya juga harus berat, kalau di MKD sanksinya pemecatan. Kalau dalam ranah pidana dan nanti ada keputusan hukumnya, maka sanksinya juga pemecatan dari keanggotaan DPR.

” Kalau orang sudah melakukan tindakan pidana dan dihukum, maka dengan sendirinya juga akan diberhentinkan dengan tidak hormat dari DPR. Dua- duanya bisa berjalan proses tersebut, baik di MKD maupun pidananya, kalau pidana kan ranah Kepolisian. Jadi MKD harus segera bersidang untuk kasus Mustofa ini, karena visum ada, bukti ada, tinggal ambil keputusan oleh MKD,” imbuh Mulyadi.

Politisi Partai Demokrat Mulyadi menjelaskan, bahwa peristiwa ini bukanlah suatu perdebatan atau masalah politik, tetapi murni pidana, karena tiba- tiba terjadi pemukulan terhadap dirinya.

” Sebetulnya, seseorang menjadi anggota DPR itu mempunyai kesadaran yang tinggi. Saya rasa sering anggota DPR berdebat, gebrak- gebrak meja, tetapi semua itu non- fisik. Saya juga tahu ada anggota DPR yang ahli beladiri, seperti petinju, karateka, atau pesilat, tetapi mereka juga bisa mengontrol diri. Karena ini adalah lembaga tinggi, yang dibicarakan adalah politik dan kenegaraan. Jadi yang dipakai itu otak, bukan otot. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti dia (Mustofa Assegaf, red.), tetapi kalau kita lakukan berarti kita sama- sama dipecat dari DPR. Kalau ini kan saya dipukul dengan tiba- tiba, ini kriminal murni dan pidana. Tentu harus diselesaikan oleh Kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan,” tegas Mulyadi.

” Kalau ini tidak ada masalah politik atau partai, ini murni kriminal dan pidana. Anggota Dewan saja dipukul, apalagi rakyat biasa, wah berbahaya sekali ini. Menurut saya, saya secara pribadi memaafkan, tetapi kalau dalam konteks proses hukum tetap berlanjut dan saya belum bisa menerima. Ini menjadi pembelajaran bagi si pelaku dan anggota Dewan lainnya agar jangan asal pukul. Kalau buat pukul- memukul saya rasa jangan masuk menjadi anggota DPR,” pungkas Mulyadi dipenghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.