DPD RI Selenggarakan Workshop Bugdet Office Tema : Penyusunan RAPBN 2016

Workshop DPD RI : Budget Office

Jakarta. Seputar Nusantara. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berupaya mengefektifkan fungsi pertimbangan DPD RI dengan memberi masukan awal kepada pemerintah terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Demikian disampaikan Ir. H. Cholid Mahmud, ST., M.T. Ketua Komite IV DPD RI dalam Workshop yang diselenggarakan Pusat pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah (Budget Office) DPD RI di Gedung B DPD RI, Kamis (09/04/2015).

Workshop yang bertema “Proyeksi dan Asumsi dasar Ekonomi Makro RAPBN 2016 dan Pokok-pokok kebijakan Fiskal Tahun 2016” dengan narasumber Bambang Prijambodo Staf Ahli Bappenas dan DR.Ir.Uka Wikarya (Pengajar dan Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI).

Bambang Prijambodo memaparkan besaran pokok dalam menyusun RAPBN 2016 dengan asumsi pokok ekonomi makro. Asumsi itu mencakup harga minyak mentah, produksi minyak mentah dan gas, kurs (nilai tukar rupiah), inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomomi. “Rupiah ini, harus kita jaga sehingga memberi nilai Receipt dengan menurunkan inflasi maka suku bunga akan turun,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, selain sebagai besaran pokok, asumsi ekonomi makro ini sering dianggap sebagai target indikatif terutama pertumbuhan ekonomi pemerintah. Target indikatif ini kemudian diperluas dengan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan.

Bambang juga menyebutkan pokok-pokok kebijakan fiskal merupakan kebijakan fiskal yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP) berdasarkan prinsip pokok kebijakan fiskal yang dianut dan fungsi pokok yang dijalankan. Kebijakan fiskal Tahun 2016 diperkirakan tetap diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal demi mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil pembangunan. Langkah pokoknya tetap ditekankan pada optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja negara, pengendalian defisit, dan pengendalian utang.

Tantangan utama fiskal Tahun 2016 adalah target peningkatan penerimaan pajak dan kualitas belanja negara dengan memberi tekanan yang lebih besar pada pengeluaran yang memberi dampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. “Bahwa APBN harus mendorong ekonomi domestik. Oleh sebab itu, RAPBN nantinya harus mendukung akselerasi ekonomi,” tukas Bambang

DR. Ir. Uka Wikarya, Dosen UI mengatakan postur penerimaan APBN terdiri dari penerimaan dalam negeri, pajak dan bukan pajak. Kontribusi Produk domestik bruto (PDB) yang berasal dari sektor tradable semakin berkurang, permintaan global atau daya saing menurun sedangkan kontribusi sektor nontradable (jasa-jasa) semakin besar. Kemampuan menambah barang ekspor tumbuh lebih rendah dan perekenomian lebih kuat didorong oleh faktor permintaan domestik.

Uka menyebutkan laju pertumbuhan ekonomi domestik cenderung melambat. Hal itu disebabkan oleh sumber pertumbuhan eskternal yaitu ekspor barang dan jasa dan internal pada pembentukan modal tetap/investasi melambat karena faktor permintaan global melambat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang rendah.

Catatan dari workshop yang diharapkan ditindaklanjuti Bugdet Office untuk menjadi pertimbangan DPD RI pada RAPBN 2016 adalah optimisme dan realistis terhadap tantangan ekonomi global; mendorong percepatan pembangunan daerah untuk sektor produktif baik secara komparatif maupun kompetitif; menekankan produksi sektor-sektor unggulan daerah; memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah; meninjau kebijakan subsidi; reformasi dalam pengelolaan dana alokasi khusus perlu pemikiran dalam penyusunan berdasarkan format kebutuhan daerah. (dpd.go.id/ Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.