Ketua DPD Buka dan Pimpin Pembahasan Dalam Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI

Irman Gusman, Ketua DPD RI

Jakarta, dpd.go.id – Memasuki Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015, DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke-12 di Gedung Nusantara V, Kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/05/2015). Ketua DPD RI Irman Gusman secara langsung memimpin jalannya sidang didampingi Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dan G.K.R. Hemas.

Agenda dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI antara lain: 1. Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015; 2. Pidato Pembukaan Pada Awal Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015; 3. Laporan Hasil Kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.

Dalam pidato pembukaannya, Irman berharap seluruh alat kelengkapan DPD RI dapat menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Empat alat kelengkapan DPD RI diharapkan penyelesaiannya yaitu, Komite I terkait RUU tentang Pertanahan dan pengawasan terhadap UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Komite II menyelesaikan RUU tentang Barang dan Jasa serta RUU tentang Budidaya Tanaman. Komite III menyelesaikan RUU tentang Ekonomi Kreatif dan RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah serta pengawasan atas UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Komite IV menyelesaikan RUU tentang Perkoperasian dan RUU tentang Perpajakan.

“Para senator diharapkan bekerja seoptimal mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan sehingga dapat diimplementasikan bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah yang kita wakili,” harap Irman.

Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan yang disampaikan perwakilan anggota dari masing-masing provinsi akan ditindaklanjuti alat kelengkapan yang membidangi persoalan tersebut. Permasalahan menyangkut bidang tugas Komite I yang banyak menjadi perhatian di daerah yaitu mengenai penerapan UU tentang Desa yang belum berjalan optimal. Sedangkan yang menjadi perhatian bagi bidang tugas Komite II adalah mengenai infrastruktur dan transportasi yang belum memadai. Masalah kesehatan dan pendidikan menjadi fokus perhatian yang kerap terjadi di daerah. Persoalan tersebut menjadi bidang kajian bagi Komite III. Sedangkan persoalan bagi Komite IV menyangkut belum optimalnya pengelolaan dana transfer daerah.

“Dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana untuk desa alokasinya masih terbatas, kemudian pengawasan terkait APBN realisasinya masih rendah, hal tersebut perlu menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Senator asal Provinsi Sulawesi Selatan Ajiep Padindang. (dew)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.