Totok Daryanto, SE. : Istilah Dana Aspirasi DPR Sesungguhnya Menyesatkan

H. Totok Daryanto, SE., Wakil Ketua Baleg DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Wacana dana aspirasi bagi para wakil rakyat yang diusulkan oleh DPR menimbulkan kontroversi.

Permintaan anggota DPR agar mendapatkan jatah dana aspirasi sebesar Rp 20 Miliar/ tahun per- anggota DPR dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut dinilai rawan diselewengkan.

Menurut H. Totok Daryanto, SE., Wakil Ketua Baleg (Badan Legislasi) DPR RI bahwa istilah dana aspirasi sesungguhnya menyesatkan. Yang benar, menurut Politisi PAN ini adalah usulan program pembangunan di Dapil (Daerah Pemilihan).

” Menurut UU MD3, Anggota DPR berhak memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya. Usulan program tersebut diintegrasikan ke dalam rencana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ungkap Totok Daryanto kepada seputarnusantara.com melalui pesan singkatnya, pada Senin 15 Juni 2015.

Totok Daryanto lebih jauh memaparkan, dengan demikian maka, usulan tersebut mengikuti siklus pembahasan anggaran yang menjadi satu kesatuan dengan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan pemerintah kepada DPR.

” Jadi Anggota DPR tidak menerima uang dan bukan pengguna anggaran, anggota DPR hanya mengusulkan program pembangunan saja. Usulan DPR harus dalam bentuk fisik, tidak boleh dalam bentuk dana hibah,” tegas Totok Daryanto.

Selanjutnya Totok Daryanto menjelaskan, karena tugas pokok DPR dalam kunjungan kerja ke Dapil (Daerah Pemilihan) dan masa reses terutama adalah menjaring aspirasi masyarakat, maka kewenangan DPR mengusulkan program pembangunan harus sesuai dengan aspirasi rakyat di Dapilnya, menjadi instrumen penting agar APBN sejalan dengan aspirasi rakyat. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.