Syarief Abdullah Alkadrie : Dana Desa Cair, Tapi Peraturan Daerah Belum Siap

Syarief Abdullah Alkadrie, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Antusiasme desa terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah menggaung sejak diundangkan tahun 2014 ternyata tidak segaris lurus dengan kesiapan daerah.

Pasalnya, masih banyak Kabupaten yang belum mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait mekanisme alokasi anggaran.

Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 96 poin (4) dijelaskan, pengalokasian ADD ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Dengan demikian, Kementerian Keuangan sebagai pemegang kewenangan pencairan keuangan hanya dapat mencairkan dana jika telah terbit peraturan tersebut.

Namun faktanya, belum seluruh Kabupaten yang telah menyiapkan perangkat aturan untuk memayungi pengalokasian duit besar itu. Per Mei 2015, baru 80 persen Kabupaten yang sudah siap dengan segala prasyarat pencairan ADD, sedangkan 20 persen sisanya dikhawatirkan mandeg.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Syarief Abdullah Alkadrie yang dihubungi Rabu, (19/8) menyayangkan kondisi ini. Ia menyebutkan, desa-desa membutuhkan dana ini untuk operasional. Sehingga kabupaten/kota akan sangat rugi jika belum menyelesaikan prasyarat regulasi ini, karena ADD ini telah memiliki porsi pembagian yang jelas.

“ Dana dari APBN tersebut sebesar 30 persen untuk pembangunan infrastruktur desa, dan 70 persen untuk operasional perangkat desa,” jelas Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI ini. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.