Irma S. Chaniago : Marak Union Busting, DPR Bergegas Revisi UU PPHI

Irma S. Chaniago, Anggota Komisi IX DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. Maraknya anggota pengurus dan anggota serikat pekerja yang di PHK perusahaan akibat aktif dalam organisasi, membuat desakan untuk perbaikan peraturan ketenagakerjaan semakin menguat.

Hal ini sebagaimana mengemuka dalam pertemuan antara Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi Serbuk) dan Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia (FSPBI) dengan Fraksi Partai NasDem, Rabu, (19/8) di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen di Jakarta.

Kapoksi Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Irma S. Chaniago yang menemui perwakilan anggota serikat menyampaikan bahwa dia akan berusaha keras menggolkan perubahan aturan-aturan ketenagakerjaan yang belum berpihak pada pekerja. Salah satu yang menjadi fokus awalnya saat ini adalah menggolkan revisi UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

“ Saat ini DPR sudah masukkan revisi UU PPHI sebagai prioritas, dan apa yang kawan-kawan sampaikan tentu akan menjadi catatan saya dalam pembahasan nanti,” ujarnya.

Irma yang juga pemimpin Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) NasDem mengatakan, perlu keseriusan dari berbagai elemen termasuk organisasi pekerja dalam pembahasan perubahan UU PPHI Nomor 2 Tahun 2004. Hal ini mengingat perlu ada suara dari pekerja sebagai pihak yang juga berkepentingan dalam revisi UU PPHI.

“ Sedikit sekali kasus-kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) yang berhasil dimenangkan buruh” ujarnya.

Terhadap kasus pemecatan sejumlah pekerja yang aktif menjadi pengurus organisasi Federasi Serbuk dan FSPBI, Irma akan melayangkan surat formal kepada Dinas Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja termasuk kepada perusahaan terkait.

“ Saya minta disnaker dan perusahaan termasuk Menteri Tenaga Kerja untuk memberi penjelasan dan menindaklanjuti laporan kawan-kawan,” ujarnya dihadapan perwakilan pekerja.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan bahwa kasus union busting ini merupakan kasus perdata yang tidak bisa serta merta dibawa ke ranah pidana. Namun demikian bukan berarti pemerintah tidak perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah berlanjutnya kasus union busting

“ Union busting bukan tindakan kriminal, dia masuk di perdata. Saya sudah bilang Pak Menteri yang begini ini harus ada tindakan konkrit dari pemerintah. Perlu ketegasan dari pemerintah, Kementerian. Contohnya pemerintah bisa menerapkan sanksi buat yang tidak mendaftarkan BPJS,” tegasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.