Taufiqulhadi : Soal Kriminalisasi Kebijakan, DPR Dukung Pemerintah

Drs. T. Taufiqulhadi, M.Si., Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Pernyataan Presiden Jokowi agar jangan ada kriminalisasi kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan di daerah didukung oleh DPR.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI Drs. T. Taufiqulhadi, M.Si., mewanti-wanti para penegak hukum agar berhati-hati menyikapi suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah oleh daerah.

Statemen Presiden tersebut dilatar belakangi mandegnya serapan anggaran di daerah, karena ketakutan para aparatur pemda akan terjadinya kriminalisasi. Kemandegan ini mengakibatkan gerak ekonomi menjadi lambat. Padahal, serapan-serapan di daerah, diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari tekanan krisis ekonomi global yang tengah terjadi saat ini.

” Nah, karena itulah saya berharap penegak hukum itu harus hati-hati, agar jangan sampai tidak mendukung sikap nasional yang mendorong pemerintah-pemerintah daerah agar dana yang telah ada itu terserap untuk pembangunan,” ujarnya usai mengikuti sidang paripurna DPR RI, Selasa (25/8) di Jakarta.

Bentuk kehati-hatian itu, lanjut legislator Dapil Jatim IV ini, adalah adanya pembedaan antara kasus perdata dan pidana. Jangan cepat-cepat persoalan perdata dijadikan sebagai persoalan pidana.

Misalnya, Taufiq yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI ini, berharap kepada kejaksaan agar jika terjadi penyelewengan, diusut setelah proyek selesai.

” Tapi jangan ketika proyek sedang berlangsung. Itu akan menakutkan pemerintah di daerah. Mereka mengatakan ini adalah upaya untuk menakutkan-nakuti. Kalau itu dilakukan maka saya menganggap penegak hukum itu tidak membantu pemerintah secara keseluruhan. Itu akan mengakibatkan (upaya) pemerintah (menghadapi krisis) akan semakin tersendat -sendat,” ujarnya.

Saat ini, setidaknya ada Rp 255 Triliun dana yang mengendap di bank-bank milik daerah.

” Saya mendengar di salah kabupaten di Jawa Timur kemarin, seorang pimpro itu mengundurkan diri. (Kemudian dia) ditunjuk lagi dan mengundurkan diri lagi dan tidak mau. Mereka khawatir kalau mau jadi pimpro itu akan dikriminalisasikan,” ucap Taufiq.

Oleh karena itu, Taufiq menegaskan sikapnya bahwa kebijakan pemerintah ini harus didukung. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.