Ali Umri Apresiasi Kementerian ATR Naikkan Pendapatan Negara Bukan Pajak

H. Ali Umri, SH., M.Kn., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI atas kinerjanya selama ini.

Kementerian ini dipandang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara fantastis selama satu tahun terakhir.

Hal ini seperti disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem H. Ali Umri, SH., M.Kn., dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Komplek DPR/ MPR Senayan (19/10). Raker itu dilaksanakan dengan agenda membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2016.

” Pendapatan Negara Bukan Pajak sudah naik sebesar Rp 115 miliar, ini sangat luar biasa. Tidak membebankan rakyat, itu yang paling penting bagi kita,” tegasnya, di ruang rapat Komisi II DPR.

Dalam hemat Ali Umri, peningkatan itu tak lepas dari peran Kementerian ATR dalam menjalankan perannya selama ini.

Terkait rencana anggaran yang diajukan Kementerian, Anggota Fraksi NasDem DPR ini memandang bahwa Komisi II tidak memiliki banyak pandangan berbeda. Bahkan dia berpendapat bahwa Komisi II selayaknya tidak menolak RKA Kementerian, mengingat skema besarnya sudah diatur dan disusun Kementerian Keuangan melalui persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Secara umum, Ali Umri menilai postur anggaran yang diajukan Kementerian sudah tersusun dengan baik. Tinggal peran DPR, khususnya Komisi II yaitu meminta Kementerian ATR untuk memasukkan aspirasi masyarakat yang telah ditampung.

“ Setelah dimasukkan dalam anggaran, di pembahasan lanjutan kita bisa melihat apakah penggunaan anggaran ini mengena pada masyarakat atau tidak,” tegasnya.

Seirama dengan pandangan Ali Umri, Anggota Komisi II DPR lainnya, Drs. H. Tamanuri, MM., menyebutkan bahwa Komisi II DPR tak selayaknya mempersoalkan RKA 2016 yang diajukan Kementerian ATR.

“ Seberapa pun anggaran yang di buat, yang terpenting muaranya ke masyarakat,” ujarnya.

Dia menambahkan, hendaknya pihak Kementerian juga lebih intensif menjalin kerjasama dengan Komisi II DPR dalam menjalankan agenda-agendanya. Dengan begitu, kemitraan antara Kementerian dengan Parlemen akan terjalin lebih produktif dan rapi.

” Kami melihat, barusan Pak Menteri menyerahkan sertifikat tanah di Palembang, hendaknya dalam agenda seperti itu anggota Komisi II DPR juga dilibatkan,” tegas Legislator dari Dapil Lampung II ini.

Rapat Kerja ditutup dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti pembahasan RKA Kementerian ATR 2016 pada sidang Paripurna DPR yang akan digelar Kamis depan (22/10). (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.