Slamet Junaidi : Pemekaran Provinsi Madura Sangat Perlu Dikomunikasikan

H. Slamet Junaidi, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Hari Selasa (10/11/2015), sekelompok orang mengatasnamakan diri Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) mendeklarasikan pembentukan provinsi Madura.

Deklarasi dilakukan di kota Bangkalan, dan dihadiri sejumlah tokoh lokal Madura, salah satunya, Bupati Bangkalan, Mahmun Ibnu Fuad.

Deklarasi itu mempertegas tuntutan pemisahan pulau dengan empat kabupaten ini dari Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat, meski proses ini biasanya melibatkan urusan administrasi sangat panjang.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang juga berasal dari Madura H. Slamet Junaidi mengatakan, aksi deklarasi P4M merupakan langkah yang sangat baik. Meskipun begitu, ia menekankan cepat atau lambatnya pembentukan Provinsi Madura tergantung koordinasi dan komunikasi politik antara pemangku kepentingan.

Slamet Junaidi menekankan, upaya mencapai kesepahaman bersama lintas aktor politik bukanlah hal mudah, terlebih kepentingan kelompok dan golongan dalam pusaran politik Madura sangatlah kencang.

“ Sejauh mana komunikasi politik dibangun? Apakah ke empat Bupati di Pulau Madura sudah berkoordinasi? Sudah juga menjalin komunikasi dengan Provinsi Jawa Timur? Itu semua harus dikoordinasikan. Kalau tidak, mustahil pembentukan Provinsi Madura bisa terealisasi dalam waktu dekat,” ungkapnya di tengah aktivitas reses di Dapil Jatim XI, Madura, Selasa (10/11).

Wacana mengenai pemisahan Madura dari Provinsi Jawa Timur memang bukanlah hal baru. Dalam lingkungan politik lokal di Madura, topik pemekaran selalu menjadi bahasan menarik bagi masyarakat Madura.

Faktanya, Slamet Junaidi menyayangkan belum terjalinnya komunikasi lintas sektor untuk membahas wacana itu. Masing-masing aktor politik di daerah, khususnya Bupati- Bupati di Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan, menurut pengusaha asal Madura ini, masih sibuk dengan kegiatan rutinitas kedaerahan.

“ Semuanya masih dalam kajian akademis, Belum ada koordinasi yang dibangun, hanya gaungnya saja selama ini,” tambah Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Maka dari itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkumpul bersama, merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh guna mewujudkan pembentukan Provinsi Madura secepatnya.

Elemen masyarakat seperti para kyai, Tokoh Bajingan (Tojing), Blater, dan Kepala Daerah yang menurutnya harus satu suara guna memenuhi syarat administratif pemekaran.

“ Dalam Undang- Undang, diatur pembentukan Provinsi itu minimal 5 Kabupaten, tapi Madura kan hanya 4 Kabupaten. Itu harus dipikirkan, apa harus memecah Kabupaten Sumenep yang populasinya di atas satu juta? Untuk mewujudkan itu, elemen masyarakat harus berkumpul,” pungkas Anggota Fraksi NasDem DPR RI ini. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.