Edison Lambe : DPD Untuk Memperkuat Ikatan Daerah Dalam Wadah NKRI

Edison Lambe (kiri) saat menjadi nara sumber sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jayapura- Papua

Jayapura. Seputar Nusantara. Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Edison Lambe melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bekerjasama dengan Ikatan Pelajar Mahasiswa/i Waghete, Migouda, Yaba, Atouba Kabupaten Dogiyai (IPMA- WAMUYA).

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar oleh Edison Lambe dilaksanakan di Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura- Papua.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015, dengan Nara Sumbernya adalah Edison Lambe.

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut diikuti oleh 150 orang.

Dalam paparannya, Edison Lambe menjelaskan bahwa MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR mempunyai tugas : memasyarakatkan ketetapan MPR; Memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika ; Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015, serta pelaksanaannya ; dan Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Edison Lambe, kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara mempunyai tujuan diantaranya; untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR, serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya seluruh penyelenggara pemerintah dan diharapkan agar masyarakat memahami serta menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sesi dialog, ada pertanyaan dari peserta yang hadir ;

DPR sudah ada, kemudian dibentuk lagi DPD. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Penjelasan dari Edison Lambe ;

DPD berfungsi untuk memperkuat ikatan- ikatan daerah dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). DPD juga berperan untuk meningkatkan dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan- kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan- kebijakan Nasional yang berkaitan dengan negara dan daerah. Juga untuk mendorong percepatan pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Pertanyaan peserta ;

Sulit membenarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketimpangan sosial terjadi dimana- mana, kemiskinan yang terus meningkat, pembangunan yang tidak merata serta pelayanan publik terhadap masyarakat yang condong hanya berpihak kepada kaum kaya, koruptor merajalela. Bagaimana upaya serius pemerintah untuk mewujudkan cita- cita dimaksud?

Penjelasan Edison Lambe ;

Pemerintah terus berupaya mewujudkan cita- cita kebangsaan sebagai wujud dari upaya mensejahterakan rakyat Indonesia dengan seadil- adilnya oleh negara. Luas negara Indonesia yang besar, jumlah penduduk terbanyak, negara dengan ribuan pulau. Pemerintah dengan UU Otonomi Daerah, diharapkan adanya percepatan pembangunan dari berbagai segi oleh Pemda, tapi tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memberikan pengawasan terhadap semua kebijakan pemerintah sebagai pengontrol. Dengan adanya kritikan dan saran dari masyarakat, maka pemerintah merasa terbantu dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.