Soepriyatno : UU Tax Amnesty Akan Sukses Jika Ada Kepastian Hukumnya

Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait RUU Tax Amnesty, dengan Bursa Efek Indonesia dan berbagai kalangan akademisi di ruang rapat komisi XI, Nusantara I, Komplek MPR, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Direktur Utama BEI Tito Sulistio menjelaskan, Tax Amnesty dapat dijadikan sebagai umpan pancingan agar dana kembali masuk ke Indonesia.

” Tax Amnesty bisa jadi salah satu gerbong awal untuk ini. Kami sarankan selain deposito, obligasi, dan saham, maka Tax Amnesty juga bisa disalurkan melalui reksadana dan saham yang di locked up. Keuntungannya adalah membuat investasi jadi menarik, modal lokal naik, dan investor asing juga ikut masuk. Jadi, Tax Amnesty semacam pancingan untuk membuat umpan agar dana tersebut masuk lagi ke Indonesia,” ujar Tito, Rabu (27/4/2016).

Sedangkan menurut Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa terdapat beberapa fokus utama terkait Tax Amnesty ini, yaitu bagaimana investasi yang masuk ke Indonesia dari dampak pengampunan pajak itu bisa memberikan keuntungkan yang berkelanjutan. Kemudian, bagaimana membuat Tax Amnesty menjadi menarik, bagaimana investasi di Indonesia menguntungkan.

” Ini menyangkut persepsi dan referensi. Karena UU yang menyangkut Tax Amnesty ini masih kontradiksi dengan UU yang lain. Sebut saja misalnya melanggar UU Perbankan, UU PPh dan PPN, dan juga KUP. Ini yang harus diluruskan dan disinkronkan, makanya kita membutuhkan masukan dari berbagai kalangan dan lembaga, termasuk masukan dari Polri, KPK dan PPATK,” tegas Soepriyatno.

Setelah itu, dalam konteks pembahasan, tentu kita perlu mengundang mereka. Karena masukan mereka itu, baik akademisi, kalangan pengusaha, Perbankan dan juga lembaga- lembaga negara, sangat penting sebelum kita mengambil keputusan.

” Kesuksesan Tax Amnesty, tergantung kepada kepastian hukumnya. Kalau tidak ada kepastian hukumnya, maka saya yakin tidak akan berhasil UU Tax Amnesty ini. Kemudian, ada faktor kerahasiaan atau confidentiality, artinya semua data yang masuk itu tidak boleh dibuka untuk berbagai macam kepentingan,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.

” Saya kira ini sangat penting untuk menyamakan persepsi. Karena Tax Amnesty tidak boleh berhubungan dengan kejahatan Terorisme, Narkoba dan Perdagangan Manusia. Sebab, ini merupakan aturan dunia, Tax Amnesty tidak boleh berhubungan dengan kejahatan Terorisme, Narkoba dan Human Trafficking,” pungkas Soepriyatno di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.