Bahrum Daido : Masyarakat Harus Aktif Mengawasi Implementasi Dana Desa

DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Elemen masyarakat diharapkan ikut serta bersama– sama mengawasi kucuran dana desa yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah/ Desa.

Hal tersebut disampaikan oleh DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Jumat 20 Mei 2016.

Menurut Bahrum, langkah tersebut dinilai sangat penting untuk mencegah penyimpangan penggunaan Dana Desa seperti korupsi yang bisa dilakukan oleh Kepala Desa dan atau perangkat desa.

” Dana Desa menjadi sorotan lantaran dana yang sangat besar berpotensi terjadinya penyimpangan. Untuk mencegah penyimpangan tersebut, prinsip tatakelola anggaran desa harus dibangun dengan benar. Disamping itu, dalam penyusunan anggaran desa harus melibatkan elemen masyarakat,” terang Bahrum Daido, Politisi Partai Demokrat ini.

Bahrum memaparkan, yang selama ini menjadi kendalanya adalah karena masih banyak Kepala Desa yang belum bisa melaporkan akuntabilitas keuangan Dana Desa. SDM (sumber daya manusia) di Desa masih sangat minim.

” Dan diperkirakan kedepannya, akan banyak Kepala Desa dan perangkatnya yang masuk penjara karena sistem pelaporannya yang tidak akurat. Tetapi saya bilang, disinilah peran dan fungsi Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan Bawasda (Badan Pengawasan Daerah). Bawasda sangat berperan untuk membina dan mengawasi kinerja Kepala Desa dan perangkatnya,” tegasnya.

Bawasda, lanjutnya, harus melakukan pembinaan bagaimana cara- cara membuat pelaporan keuangan yang bagus. Maka sebaiknya dilakukan koordinasi antara Bawasda dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Bendahara Desa untuk membahas sistem pelaporan keuangan yang baik dan benar.

” Pertama, Pelatihan pelaporan sistem keuangan ini sangat penting, supaya kedepannya jangan sampai banyak Kepala Desa yang masuk bui. Karena BPK akan memeriksa Keuangan secara standar dan profesional, seperti yang selama ini dilakukan audit keuangan kepada Pemda,” ungkap Bahrum.

Kemudian kedua, implementasi Dana Desa harus melibatkan masyarakat, dan diharapkan masyarakat juga turut melakukan pengawasan secara melekat. Dan masyarakat juga seharusnya mengetahui perencanaan program pembangunan di Desanya. Sehingga, dengan pengawasan oleh masyarakat, akan diketahui kesalahan dan penyimpangan penggunaan dana desa.

” Ketiga, saya harapkan Pemerintah Daerah selalu memberikan pelatihan- pelatihan kepada aparatur desa, khususnya mengenai perencanaan pembangunan, pelaporan keuangan dsb. Jadi pelatihan itu, kalau dilakukan secara rutin kepada aparatur desa, maka pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan sistem pelaporan keuangannya juga tidak menyimpang,” ucap Bahrum Daido, Anggota Komisi V DPR RI ini.

Kemudian keempat, lanjutnya, perencanaan pembangunan desa, ini sangat penting. Kalau perencanaan pembangunan desa amburadul, maka gelontoran dana desa triliunan rupiah itu tidak ada gunanya. Maka semua program pembangunan harus disinkronkan oleh Pemda khususnya oleh Bappeda.

” Dan kelima, kita harapkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga harus melakukan pelatihan- pelatihan kepada aparatur pemerintah di Kabupaten/ Kota, khususnya mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan. Harapan kami, jangan sampai BPK hanya mencari- cari kesalahan, tetapi juga harus melakukan pembinaan dan pelatihan- pelatihan. Setelah melakukan pembinaan dan pelatihan pelaporan keuangan, baru melakukan pemeriksaan dan rekomendasi,” pungkas Bahrum Daido di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.