H. Imam Suroso : Kesehatan Rakyat Merupakan Tanggung Jawab Negara

H. Imam Suroso, SH., S.Sos., MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

Jakarta. Seputar Nusantara. Jumlah dokter di Indonesia saat ini cukup untuk mencukupi kebutuhan kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Masalahnya, dokter-dokter itu berkumpul di sejumlah kota dan provinsi tertentu.

Dokter enggan ditempatkan di daerah pedalaman karena kurangnya peralatan kesehatan.

” Persebaran dokter tidak baik, karena hanya bertumpuk di Pulau Jawa ataupun kota-kota besar, ” ungkap H. Imam Suroso, SH., S.Sos., MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Imam Suroso memaparkan, jika mengacu pada perhitungan beban kerja ideal dokter yang ditetapkan pemerintah, rasio satu dokter untuk 2.500 penduduk terlampaui. Rasio itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan asumsi 20% sakit, luas wilayah, beban kerja, dan waktu layanan.

Sedangkan menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per- 9 Mei 2016, jumlah dokter 110.720 orang, artinya satu dokter melayani 2.270 penduduk. Kemristek dan Dikti ingin rasio dokter Indonesia jadi satu dokter untuk 1.100 warga, seperti di Malaysia.

Sesuai data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio dokter di Malaysia pada 2010 mencapai satu dokter untuk 835 penduduk. Di Singapura pada 2013, satu dokter untuk 513 penduduk.

” Meski rasio dokter di Indonesia sudah melampaui target, mereka umumnya terkumpul di kota besar dan provinsi tertentu. Sebagai perbandingan, di DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan rasio dokter terbaik, satu dokter menangani 608 penduduk. Di Sulawesi Barat, provinsi dengan rasio terburuk, satu dokter mengurusi 10.417 penduduk,” terang Imam Suroso.

Meski demikian, lanjutnya, rasio satu dokter untuk 2.500 penduduk itu tak bisa diterapkan secara merata. Di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, rasio dokter belum terpenuhi akibat jumlah penduduk besar. Di Indonesia Timur, standar itu sulit diterapkan akibat wilayah luas, medan sulit, dan penduduk terpencar.

” Soal dokter di Indonesia ini, bukan jumlah dokternya yang kurang, tetapi sebaran dokternya yang tidak merata,” tegasnya.

Di sisi lain, lanjutnya, dari 9.731 puskesmas yang ada di Indonesia, 5% tak punya dokter sama sekali. Sementara 9% puskesmas lain memiliki dokter, tetapi tempat tinggal dokternya jauh dari puskesmas, karena lokasi puskesmasnya terpencil.

” Meskipun pemerintah membuka berbagai program pemerataan dokter, tetapi pada kenyataannya dokter yang berminat ditempatkan di daerah tertentu amat kurang. Dokter terkonsentrasi di daerah kota, daerah yang kaya atau daerah yang kepala daerahnya peduli terhadap kesehatan,” ucap Politisi PDI Perjuangan asal Pati ini.

Komisi IX DPR RI, terangnya, juga sudah menekankan kepada Kementerian Kesehatan agar memeratakan tenaga medis seperti bidan, perawat, dokter dan bahkan dokter spesialis ke seluruh wilayah Indonesia, agar seluruh rakyat terlayani kesehatannya.

” Kesehatan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Negara ini ya termasuk DPR, pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, demi terlayaninya seluruh rakyat Indonesia di bidang Kesehatan, maka pemerataan tenaga medis, bidan, perawat dan dokter harus segera direalisasikan,” pungkas Imam Suroso di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.