Fadholi : Kami Desak Menteri Susi Tidak Potong Anggaran Untuk Nelayan

Drs. H. Fadholi, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Drs. H. Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti, Rabu (08/06/2016)?.

Dari Rp 2,89 triliun anggaran yang dihemat oleh KKP, menurut Fadholi hampir sebagian adalah program pengadaan dan pemberdayaan bagi nelayan. Tercatat beberapa program pengadaan dari KKP yang ditunda pelaksanaannya adalah pengadaan Kapal (<5 GT, 5 GT, 10 GT, 20 GT), alat tangkap, perlindungan nelayan melalui premi asuransi nelayan.

Penghematan lainnya adalah dengan melakukan efisiensi unit cost pada pelaksanaan integrated cold storage, pembangunan pabrik tepung ikan, dan pembangunan pasar ikan terintegrasi.

Bukan hanya itu, menurutnya, KKP juga memutuskan untuk menunda program-program di bawah Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya dengan nilai total Rp 327 miliar lebih.

Program yang ditunda tersebut diantaranya adalah pengadaan pakan ikan laut, sarana produksi benih, benih ikan (air tawar, payau, dan laut), bibit rumput laut, manipadi, input produksi budidaya ikan di 15 lokasi SKPT, sarpras budidaya pada kelompok budidaya, patok batas tanah, dan keramba jaring apung (KJA).

“ Saya khawatir pemangkasan nelayan ini akan berimbas pada memburuknya nasib nelayan karena kondisinya sangat rentan. Kalau bisa jangan dipangkas Bu Menteri,” ungkap Fadholi.

Politisi dari Fraksi NasDem ini meminta Menteri Susi untuk mempertimbangkan kembali rencana pemangkasan ini. Menurutnya, pemangkasan anggaran bisa dilakukan dalam mata anggaran yang lainnya seperti mengurangi perjalanan dinas dan mengurangi pengeluaran lembaga kementerian.

“ Kementerian harusnya memperbaiki skala prioritas penganggaran, supaya tidak mengganggu bantuan-bantuan untuk nelayan," ujarnya.

Penghematan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah upaya menindaklanjuti pemangkasan anggaran untuk seluruh Kementerian. Pemangkasan anggaran ini dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan fiskal menyusul jebloknya pendapatan Negara dari pajak dan non pajak. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.