Imam Suroso : Komisi IX DPR Awasi Kasus Kebakaran Pabrik Korek Gas

H. Imam Suroso, SH., S.Sos., MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

Jakarta. Seputar Nusantara. Pabrik korek api gas rumahan terbakar pada Jumat 21 Juni 2019 siang, di Binjai- Langkat- Sumatera Utara.

Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dalam waktu dua jam.

Korban tewas berada dalam satu ruangan saat kebakaran terjadi.

Total, terdapat 30 korban tewas.

Menurut H. Imam Suroso, SH., S. Sos., MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa tadi Senin 1 Juli 2019, Komisi IX DPR RI sudah memanggil pihak- pihak terkait untuk mendalami dan menyelesaikan persoalan kebakaran pabrik korek api gas tersebut.

” Jadi pada hari Sabtu 29 Juni 2019, Komisi IX DPR sudah melakukan kunjungan spesifik ke Langkat- Sumatera Utara untuk meninjau dan mengawasi persoalan kebakaran pabrik korek gas disana. Namun karena saat kami kunjungan spesifik kesana, Bupati dan Wakil Bupati nya tidak bisa menemui kita, maka mereka kita undang ke DPR,” ungkap Imam Suroso kepada seputarnusantara.com di gedung Komisi IX DPR RI- Senayan, pada Senin 1 Juli 2019.

Pihak yang kita undang, menurutnya, ada Bupati, Wakil Bupati, Kapolda, Kapolres, Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam rapat di DPR tadi, sudah ditanyakan mengenai persoalan kebakaran tersebut dan Komisi IX DPR sudah membuat kesimpulan serta akan menindaklanjutinya.

” Kami menekankan dalam rapat tersebut, agar Polda Sumatera Utara dan Polres Langkat untuk bekerja secara maksimal mengusut tuntas kasus kebakaran pabrik korek gas tersebut,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, dengan mengusut tuntas kasus kebakaran pabrik korek gas tersebut, supaya ada efek jera dan tidak terulang lagi kejadian seperti itu.

” Kemudian yang penting juga adalah agar semua korban mendapatkan santunan. Sebab, dari 30 korban meninggal dunia, baru 1 orang yang mendapatkan santunan, sedangkan 29 korban meninggal belum mendapat santunan, ini yang harus terus diperjuangkan,” ucapnya.

” Saya harap mereka 30 korban segera mendapatkan santunan. Baru 1 orang yang sudah mendapatkan santunan sebesar Rp 150 juta dari BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Imam Suroso menyampaikan bahwa menurut informasi dari Wakil Bupati Langkat, disamping santunan Rp 150 juta/ orang, korban juga akan mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 15 Juta/ orang, melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

” Komisi IX DPR RI akan terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus ini. Kami tidak mau mendengar lagi kejadian serupa terjadi kembali. Ini harus dituntaskan, karena perusahaan tersebut ternyata tidak memiliki izin dan tidak menjalankan SOP (Standar Operasional Prosedur) secara benar,” tegasnya.

Komisi IX DPR RI juga menekankan agar semua perusahaan di Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan kerja, serta menjalankan SOP nya secara benar.

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.