DPR RI Desak Bos Pertamina Cari Mitra Baru Untuk Bangun Kilang

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi VII DPR siang ini melanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero). Rapat kali ini membahas progres pembangunan kilang yang dilakukan Pertamina.

Rapat yang baru dimulai pukul 14.00 WIB ini sebelumnya disepakati hanya berlangsung 2 jam. Hal itu mempertimbangkan protokol kesehatan dan kabar sebelumnya bahwa ada 10 orang positif COVID-19 pada pemberitahuan sebelumnya.

Rapat pun selesai pukul 16.00 WIB dan mulai membahas kesimpulan. Salah satu poin kesimpulan Komisi VII DPR RI mendesak Pertamina untuk melakukan terobosan dalam mencari mitra kerja baru untuk mendukung pembangunan proyek kilang.

Berikut 5 poin kesimpulan RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Komisi VII DPR RI dengan PT. Pertamina hari ini :

1. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk dapat menyampaikan detil progres dan skema pembiayaan seluruh Megaproyek Kilang Minyak dan Petrokimia dan disampaikan tertulis secara berkala dan transparan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI.

2. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam mencari mitra kerja baru yang lebih baik untuk mendukung seluruh Megaproyek Kilang Minyak dan Petrokimia demi Ketahanan Energi Nasional.

3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melanjutkan Rapat Dengar Pendapat pada Masa Sidang selanjutnya untuk membahas agenda lainnya yaitu Program BBM Ramah Lingkungan, progres kegiatan pengadaan minyak melalui ISC, update Petral dan progres Digitalisasi SPBU.

4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyusun roadmap pengembangn mini refinery dan melanjutkan pembangunan mini depot untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

5. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 6 Juli 3030. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.