Komisi II DPR RI Tunda Pergantian Eks Komisioner KPU Evi Novida

Keterangan foto : Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi II DPR menunda pergantian antarwaktu (PAW) eks komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Evi diketahui telah dipecat secara tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Paripurna kemarin memang nggak ada agenda terkait pergantian komisioner KPU Ibu Evi Novida. Komisi II DPR sepakat menunda proses pergantian Bu Evi sampai ada keputusan dari PTUN,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa saat dimintai konfirmasi, Rabu 15 Juli 2020.

Menurut Saan, KPU juga bersurat kepada DPR untuk menunda pergantian Evi sebagai komisioner. Soal pergantian itu akan kembali dibicarakan Komisi II setelah proses di PTUN selesai.

“KPU RI juga berkirim surat ke DPR untuk menunda sampai ada keputusan PTUN. Iya, Komisi ada membahas kembali setelah ada keputusan PTUN,” ujarnya.

Saan mengatakan pihaknya juga belum memutuskan pengganti Evi sebagai komisioner KPU. Politikus Partai NasDem itu menyebut, jika PTUN menerima gugatan, Evi akan tetap menjabat komisioner KPU.

“Belum (memutuskan pengganti), akan melihat keputusan PTUN dulu, apakah gugatan Ibu Evi dikabulkan atau ditolak. Kalau gugatan dikabulkan, berarti Ibu Evi menjadi komisioner. Kalau ditolak, penggantinya akan diproses, penggantinya nomor urut terbanyak di bawahnya,” jelas Saan.

Sebelumnya diberitakan, kasus bermula saat DKPP memberhentikan dengan tidak hormat Evi karena sudah melanggar tiga kali kode etik penyelenggara pemilu. Pada 18 Maret 2020, DKPP resmi memecat Evi.

Menindaklanjuti hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 pada 23 Maret 2020. Tidak terima dengan hal itu, Evi menggugat Jokowi ke PTUN Jakarta.

“Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 atas nama Dra Evi Novida Ginting Manik, MSP. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 atas nama Dra Evi Novida Ginting Manik, MSP,” demikian petitum Evi yang dikutip dari website PTUN Jakarta, Kamis (23/4). (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.